PARTISIPASI INDONESIA DALAM MENANGGAPI KEBIJAKAN TRUMP ATAS DIAKUINYA YERUSSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL INDONESIA PARTICIPATION IN RESPONSE TO TRUMP POLICY ON ADMITTEDLY YERUSSALEM AS THE CAPITAL OF ISRAEL

PARTISIPASI INDONESIA DALAM MENANGGAPI KEBIJAKAN TRUMP ATAS DIAKUINYA YERUSSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL

INDONESIA PARTICIPATION IN RESPONSE TO TRUMP POLICY ON ADMITTEDLY YERUSSALEM AS THE CAPITAL OF ISRAEL

oleh:

Wahyu utami

Talitha Aulia Ahdana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jalan Ahmad Yani No. 117, Surabaya

Abstract

 President of USA Donald Trump has acknowledged Jerusalem as the capital of Israel and signaled the start of the transfer of the US embassy to Jerusalem from Tel Aviv. Since the congress passed legislation to move the embassy in 1995 all presidents clinton, Bush and Obama issued a policy every six month to stop the move with consideration of national security and the peace process. However, the trump has a different path from the previous USA president so than the decision to induce other countries to respond to the policies set by Trump. Indonesia as a sovereign country does not take it for granted, President Jokowi strongly condemns the USA recognition and as one of the members of islamic cooperation organization (ICO) Indonesia is insisting on bringing the topic of Palestine in an emergency summit held in Istanbul, Turkey.

Keywords: Indonesian participation, trump’s policy, ICO.

Abstrak

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengakui yerussalem sebagai ibukota Israel dan memberikan isyarat dimulainnya pemindahan kedutaan besar AS ke Yerussalem dari Tel Aviv. Sejak kongres mengesahkan undang-undang untuk memindahkan kedutaan besar pada tahun 1995 presiden Clinton, Bush dan Obama semuanya mengeluarkan kebijakan setiap 6 bulan untuk menghentikan langkah tersebut dengan pertimbangan keamanan nasional dan proses perdamaian. Namun, trump memiliki jalan yang berbeda dari presiden AS sebelumnya sehingga dari keputusan memantik negara-negara lain untuk menanggapi kebijakan yang ditetapkan oleh Trump.  Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak ambil diam dalam hal tersebut, Presiden Jokowi mengecam keras atas pengakuan AS serta sebagai salah satu anggota negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) Indonesia bersikukuh untuk membawa topik palestina dalam Konferensi Tingkat Tinggi darurat yang dilaksanakan di Istanbul, turki.

Kata kunci: Partisipasi Indonesia, kebijakan trump, OKI.

Pendahuluan

Status kota yerussalem memanglah menjadi sebuah pertanyaan yang sulit dijawab dan sangat sensitif di konflik antara palestina dan Israel yang sudah berlansung sejak akhir tahun 1940an. Maka ketika Amerika Serikat memutuskan yerussalem sebagai ibukota dari palestina, keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan sepihak dari Amerika serikat padahal isu tersebut seharusnya di serahkan kepada perundingan. Menurut Donald trump pada pidato yang telah ia sampaikan, keputusan yang diambil oleh AS justru akan mendukung proses perdamaian antara palestina dan Israel. Pernyataan tersebut dibantah secara lansung oleh presiden palestina mahmoud abbas, AS telah menggagalkan proses perdamaian antara Israel dan palestina. Presiden prancispun ikut bicara bahwa keputusan yang diambil oleh Trump melanggar hukum internasional. Sedangkan menurut sekretaris jendral PBB perdamaian hanya dapat ditempuh dengan menemukan kedua belah pihak, dan PBB sendiri akan menjadi mediator negoisasi antara kedua belah pihak.

Berbagai dukungan dari negara-negara sahabat palestina terutama yang berada dalam organisasi kerjasama islam (OKI) demi kemerdekaan palestina dan perdamaian antara Israel dan palestina. Indonesia sebagai negara yang memiliki latar belakang yang baik dengan palestina serta sebagai negara yang tergabung dalam OKI tidak ambil diam dalam menanggapi keputusan sepihak yang dicetuskan oleh presiden Donald Trump. Menanggapi keputusan yang dicetuskan oleh Trump tersebut presiden Indonesia, Jokowi telah mengakui bahwa keputusan sepihak Trump telah melanggar resolusi PBB dan mengecam keras AS agar membatalkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerussalem. Tidak hanya itu, Indonesia juga secara lansung telah menghadiri KTT darurat yang diselenggarakan oleh OKI di Istanbul, Turki.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tentunya mengharapkan agar hukum internasional dapat ditegakkan serta perdamaian dunia tetap digalakkan. Hal ini dikarenakan kepentingan nasional Indonesia salah satunya adalah menjaga dan tetap menyuarakan perdamaian dunia. Tidak hanya pemerintah Indonesia yang bergerak untuk membela palestina dalam dunia internasional. Baik pergerakan ataupun ormas-ormas islam di indonesiapun ikut menyuarakan aksinya untuk bela palestina. Untuk itu, dukungan atau partisipasi Indonesia dianggap merupakan satu kesatuan aksi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia untuk palestina.

Sikap Indonesia atas keputusan Amerika Serikat

Menanggapi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Trump, Indonesia juga memiliki kebijakan guna berpartisipasi dalam kemerdekaan palestina dan perdamaian antara palestina dan Israel. Berikut adalah sikap Indonesia guna menanggapi kebijakan Trump atas pengakuannya. Pertama, Indonesia secara lansung mengecam keras atas pernyataan Donald Trump hal ini dikarenakan menurut Indonesia pernyataan Trump dengan mengakui ibukota Israel di Yerusalem akan mempersulit proses perdamaian antara palestina dan Israel. Kecaman tersebut tidak hanya dilakukan oleh presiden RI namun, sejumlah ormas yang ada di Indonesia juga ikut berorasi dengan sejumlah tuntutan di depan kedubes AS yang ada di Indonesia. Aksi yang dilakukan oleh ormas-ormas yang ada di Indonesia semata-mata untuk menuntut agar PBB sesegera mungkin memberikan kedaulatan penuhu terhadap palestina.

            Kedua, Indonesia telah mengakui bahwa Amerika Serikat telah melanggar resolusi PBB, hal ini dikarenakan Trump telah melakukan perlawanan sikap dunia selama ini, dengan adanya keputusan pengakuan secara sepihak oleh AS bahwa Yerussalem merupakan ibukota Israel. Presiden AS, Donald Trump juga memerintahkan dengan segera kantor kedutaan besar yang awalnya berada di Tel Aviv berpindah di Yerussalem. Ia mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan strategi keluar dari tekanan domestik sekaligus mengabulkan janji pada saat kampanye mengenai pemindahan ibukota Israel. Dengan adanya keputusan tersebut membuat dunia internasional instabilitas terhadap keamanan tiap-tiap negaranya dan memicu kemarahan dunia. Selama ini, dunia internasional telah menganggap Yerussalem sebagai daerah dibawah kewenangan internasional dan diberi status hukum dan politik yang terpisah. Dengan adanya hal tersebut, telah tercantum dalam resolusi Majelis Umum PBB nomor 181 tahun 1947.

Dalam hal tersebut, Dewan Keamanan PBB mempunyai tanggung jawab terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang sesuai dengan piagam PBB, namun melihat yang terjadi di lapangan bahwa DK PBB masih belum bisa untuk mengatasi masalah yang terjadi antara Israel dan Palestina. Upaya perdamaian juga dilakukan oleh Majelis Umum dalam konflik tersebut, dan sampai saat ini konflik tersebut masih belum bisa teratasi. Dengan adanya konflik tersebut, membuat Trump untuk mengambil langkah baru dengan cara sepihak dalam mengakui ibukota Israel di Yerusssalem yang dianggapnya dapat menangani konflik diantara kedua belah pihak. Namun, dunia internasional melihat keputusan tersebut telah melanggar hukum internasional yang berlaku.

Pada saat ini Dewan Keamanan PBB masih mempertimbangkan rancangan resolusi pembatalan Yerussalem sebagai ibukota Israel. Dalam rancangan resolusi tersebut, dibuat oleh Mesir yang kemudian akan diedarkan ke 15 negara anggota DK PBB. Pada rancangan tersebut menegaskan bahwa tindakan yang dimaksudkan untuk diubah komposisi karakternya, serta status Kota Suci Yerussalem tidak memiliki efek hukum sesuai dengan resolusi yang sama dengan Dewan Keamanan PBB dan tidak membahas langsung mengenai Presiden AS. Resolusi tersebut menyerukan kepada semua Negara untuk menahan diri untuk membentuk misi diplomatik di Kota Suci Yerussalem sesuai dengan resolusi 478 pada tahun 1980 Dewan Keamanan. Salah seorang diplomat di DK PBB mengatakan bahwa resolusi tersebut memiliki dukungan yang luas dari beberapa pihak, sebuah resolusi dapat diadopsi ketika mendapatkan dukungan sebanyak 9 suara dari total semua anggota DK PBB dan tidak berhak diveto oleh AS, Prancis, Inggris, Rusia, dan China.

Dalam beberapa resolusi PBB, perang 1967 menyatakan untuk meminta Israel memisahkan diri dari wilayah yang disita dan menegaskan kembali untuk mengakhiri kependudukan atas tanah yang ditempati. Palestina saat ini tengah meminta agar rancangan resolusi tersebut harus dilakukan secara tegas dan secara langsung menyuruh AS untuk membatalkan keputusannya. Presiden Palestina menyerukan untuk melakukan demonstrasi dalam rangka menolak kedatangan Wakil Presiden Mike Pence ke Yerusalem serta mendorong Presiden Palestina untuk membatalkan pertemuannya dengan Mike Pence untuk memberikan peringatan bahwa Washington D.C sudah tidak berhak lagi sebagai penengah mediator perdamaian Palestina dan Israel.

Sikap Negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dipengaruhi oleh pemimpin yang sedang berkuasa pada saat itu. Negara tersebut mendukung Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Pada tahun 1973, Arab Saudi melakukan embargo minyak untuk menolak adanya Israel. Namun, kebijakan tersebut tidak bertahan lama seiring berjalannya waktu. Di bawah kekuasaan Raja Fadh, Arab Saudi secara tidak langsung tidak berani untuk mendukung Israel, justru mereka mendukung PLO. Namun, setelah itu PLO justru mendukung Irak dalam terjadinya Perang Teluk II. Pada saat itu Arab Saudi sangat dekat dengan Amerika Serikat, sehingga dukungan keuangan untuk Palestina dihentikan saat itu juga. Pada tahun 1990 Arab Saudi sudah tidah mendukung finansial Palestina dan tidak juga mendukung eksistensi Israel. Kemungkinan Arab Saudi kedepannya akan membuka hubungan diplomatik secara pelan-pelan seiring dengan Negara-negara yang berada di kawasan tersebut.

Sejak Trump mengumumkan keputusan tersebut, penolakan dan kecaman datang dari berbagai Negara. Seperti Menlu Indonesia, Retno Marsudi mengatakan bahwa perubahan status Yerusalem akan mengganggu proses perdamaian. Menlu Retno juga memanggil Dutabesar AS untuk Indonesia membahas tentang sikap Trump terkait Yerusalem beserta dengan Menlu Palestina, Menlu Yordania, dan Menlu Turki. Keputusan Trump merupakan kehendak pribadi, ia tidak terlalu mempedulikan keamanan dan politik global kedepannya.

Ketiga, Indonesia akan tetap memperjuangkan kemerdekaan palestina. Hal ini dikarenakan latar belakang hubungan palestina dengan Indonesia yang terjalin dengan baik. Indonesia adalah Negara yang konsisten serta tegas dalam perjuangan Palestina untuk kemerdekaannya. Konsistensi tersebut dapat dilihat dari tanggapan Indonesia mengenani keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem merupakan ibukota Israel. Indonesia memberi tanggapan sangat tegas, cepat, dan bahkan memberi kecaman yang sangat keras serta dengan segera mengeluarkan statemen dengan sigap untk menggalang kekuatan dari berbagai jalur, termasuk dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).  Perjuangan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina sudah ada sejak Negara republik Indonesia berdiri. Dimulai saat presiden pertama RI yaitu Sukarno yang menggagas Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1953. Pada saat itu Indonesia dan Pakistan menolak keras Israel untuk ikut serta dalam konferensi tersebut. Jika Israel ikut dalam konferensi tersebut, dianggap akan menyinggu perasaan bangsa Arab yang pada saat itu sedang berjuang untuk kemerdekaan negaranya. Sedangkan Israel pada saat itu menguasai sebagian wilayah kekuasaan Palestina,

Setelah diadakannya konferensi tersebut, aksi Bung Karno yang dilakukan dengan tidak berhubungan secara diplomatik untuk menolak eksistensial Israel. Dan juga dengan cara Indonesia dengan tegas menolak kehadiran kontingen Israel pada saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962. Dan konsekuensi yang didapat pada saat itu ialah dicabutnya keanggotaan Indonesia di Komite Olimpiade Internasional (KOI). Dari dikeluarkannya Indonesia pada KOI tidak membuat Indonesia lemah, melainkan makin bersikap keras. Bung karno berkata bahwa selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada rakyat palestina, maka selama itu juga Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan di Republik Indonesia pun juga berganti. Namun tetap pada prinsip Bung Karno pada saat itu bahwa Indonesia tetaap bersikap tegas terhadap pembelaan kemerdekaan Palestina dan terbebas dari cengkraman Israel. Palestina juga ikut turut membantu dalam kemerdekaan Indonesia dan termasuk ke dalam Negara yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Israel memproklamasikan kemerdekaannya dari Inggris pada 14 Mei 1948. Bangsa palestina menjadi terjajah oleh Israel sejak kemerdekaannya. AS dan sekutunya kemudian mengakui kemerdekaan Israel. Dan setalah kemerdekaan Israel, AS dan sekutunya menyerang berbagai Negara Arab di sekitar Palestina, seperti Yordania, Mesir, dan Suriah. Dengan adanya serangan tersebut, Israel dianggap telah melanggar resolusi PBB untuk mencapai kedamaian dengan Palestina. Perjuangan untuk memerdekakan Palestina terus berlanjut pada tahun 1964 dengan berdirinya Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat bertemu dengan Presiden Soeharto membahas bahwa Indonesia mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaannya sebagai hal yang prinsipil dan secara politis sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa.

Peran Indonesia terus berlanjut dalam mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka. Selama Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2008, Indonesia menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk menyuarakan mengenai berdirinya Negara Palestina yang merdeka. Pada tanggal 15-16 Januari 2009 diselenggarakan Sidang Khusus Majelis Umum PBB, mengangkat isu mengenai Palestina. Dalam sidang tersebut melahirkan suatu resolusi Majelis Umum PBB yang pada intinya berisi tentang dukungan bagi resolusi Dewan Keamanan PBB No.1860 (2009) yang berisi mengenai seruan yang ditujukan untuk masyarakat internasional untuk membantu krisis kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza.

Pemimpin PLO Yasser Arafat memproklamasikan kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988 sebagai Negara yang berdaulat berbentuk republik parlementer. Proklamasi kemerdekaan Palestina pada saat itu langsung mendapatkan pengakuan dari Indonesia. Kemudian Indonesia dan Palestina menandatangani hubungan diplomatik pada 19 Oktober 1989 yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri saat itu Ali Alatas dan pejabat PLO Farouk Kaddoumi. Pada saat itu juga Palestina membangun kedutaan besar di Jakarta. Perlu ditegaskan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina adalah sama seperti mendukung kedaulatan Palestina untuk wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Israel telah menduduki sebagian wilayah Tepi Barat dan hanya membiarkan pemerintahan Palestina untuk mengontrol sebagian wilayah yang dikuasai oleh Israel. Itulah yang harus diperjuangkan agar Israel mundur dari kedua wilayah tersebut dan Palestina dapat bebas dari cengkraman Israel.

Keempat, Indonesia telah mengikuti KTT darurat oki yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2017 di Istanbul, turki. Dalam KTT tersebut Indonesia berusaha semaksimal mungkin membuat topik Yerusalem sebagai topik khusus. Dalam konferensi ini dihadiri lansung oleh presiden RI yaitu bapak Jokowi serta beberapa jajarannya dan didampingi oleh ibu Retno selaku Menteri luar negeri Indonesia. Hasil dari KTT di Istanbul juga sudah disampaikan oleh bapak Jokowi di depan umum dengan hasil pertama, organisasi kerjasama islam (OKI) harus secara tegas menolak pengakuan unilateral yang dilakukan oleh AS. Kedua, negara anggota OKI harus mengajak semua negara yang memiliki kedutaan di Tel Aviv untuk tidak mengikuti langkah AS. Ketiga, Negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara lain yang belum mengakui kemerdekaan palestina untuk segera melakukan. Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik termasuk meninjau hubungan dengan Israel sesuai resolusi OKI. Kelima, anggota OKI haruus mengambil langkah Bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas, dan kerjasama ekonomi dengan Palestina. Keenam, OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral di majelis umum PBB negara OKI harus memotori dikeluarkannya resolusi untuk menolak keputusan AS. Di DK PBB negara OKI juga harus dapat memastikan adanya pertemuan mengenai situasi di Palestina. Dari hasil KTT tersebut dapat kita pahami bahwa negara-negara anggota OKI harus memiliki peran yang aktif dalam usaha mendamaikan palestina dan Israel salah satunya adalah negara Indonesia.

Posisi Indonesia dalam OKI

Sikap tegas dan satu suara anggota Organisasi Kerjasama Islam sangat penting untuk memperjuangkan solusi bagi dua negara Israel dan Palestina. Pada sidang darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Rabu 13 desember 2017, kebersamaan itu penting untuk ditunjukkan, Apalagi OKI yang dibentuk setelah Deklarasi Rabat 1969 awalnya memang fokus pada isu politik khususnya soal Palestina. Kini OKI tak lagi fokus hanya memperjuangkan Palestina tetapi negara anggota OKI. Negara anggota OKI pasti tidak lupa sejarah pembentukan organisasi ini. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel jelas mencederai seluruh perjanjian internasional yang terkait. Hal itu seolah meniadakan upaya damai yang dirintis oleh banyak negara dan banyak organisasi internasional pasca perang Arab-Israel tahun 1967. “Saya akan menyampaikan penolakan kita, rakyat Indonesia, atas penetapan sepihak AS,” kata Presiden Joko Widodo, seperti dikutip Kompas, Rabu (13/12). Upaya Presiden Jokowi ini telah didahului oleh kunjungan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ke Amman.

Di ibu kota Jordania ini, Menlu Retno bertemu Menlu Jordania Ayman Safadi dan Menlu Palestina Riyad al-Maliki. Setelah menggelar pertemuan itu, Retno menyampaikan optimismenya terkait sidang darurat OKI. “Palestina mengapresiasi langkah Indonesia sebagai negara non-Arab yang cepat melakukan serangkaian diplomasi setelah keputusan Trump,” ujarnya. Sikap Indonesia amat tegas dan jelas, mendukung proses perdamaian, mendukung berdirinya negara Palestina merdeka yang bebas dan berdaulat. Sikap itu sesuai dengan amanat konstitusi bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Selama ini, AS memainkan peran penting dan dominan dalam perundingan perdamaian Timur Tengah meskipun berbagai upayanya tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Namun, dengan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kita bertanya apakah benar AS tetap memperjuangkan solusi dua negara. Sikap tegas Presiden Jokowi mewakili nurani bangsa Indonesia yang tidak ingin melihat lagi adanya penjajahan. Dan, hanya Indonesia yang dapat mempersatukan OKI di tengah konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Jika OKI satu suara, bukan tidak mungkin dapat menekan Trump untuk meninjau kembali keputusannya akan Yerusalem.

Menindak lanjuti amanat dari oki kepada negara-negara anggota oki yang tercantum paha hasil KTT darurat Menteri luar negeri Indonesia juga menghimbau secara lansung Menteri luar negeri Uni Eropa agar tidak ikut memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kelima, sikap Indonesia yang tidak kalah penting, Indonesia juga telah memanggil duta besar amerika Amerika Serikat yang ada di Indonesia guna menyampaikan sikap Indonesia secara lansung dan juga Indonesia telah menegaskan dan mengharapkan agar AS mengurungkan niatnya untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerussalem dan juga Indonesia menyampaikan telah menentang pernyataan AS atas Yerusalem sebagai ibukota dari Israel.

Israel “meminjam tangan” amerika untuk mengambil Yerussalem, apakah OKI bisa menekan AS untuk membatalkan keputusan AS?

Seperti yang kita ketahui Bersama Israel telah banyak memanfaatkan Amerika Serikat untuk mengambil Yerussalem, hal ini dibuktikan dengan tercantumnya niatan tersebut dalam undang-undang dasar AS serta pidato Trump akhir-akhir ini. Disisi lain terdapat sebuah organisasi kerjasama islam (OKI) yang memiliki salah satu tujuan yaitu mendamaikan Israel dan Palestina, lantas apakah mungkin OKI dapat menekan AS agar membatalkan keputusan ysepihak yang dilakukan oleh Trump? Jawabannya adalah pesimis, pesimis ini diartikan jika perjuangan untuk palestina hanya bergantung pada negara timur tengah. Mengapa? jika kita lihat dari posisi negara-negara timur tengah, banyak negara-negara timur tengah yang menjadi sekutu dari AS. Contohnya adalah Arab Saudi, dengan harga minyak yang turun seakan-akan Arab Saudi telah kehilangan taringnya, Artinya Arab Saudi juga pasti akan banyak bergantung dengan negara sekutunya termasuk Amerika Serikat. Selain itu, dapat kita lihat dari sikap Arab Saudi yang telah merekomendasikan kepada Palestina agar memberikan Yerusalem kepada Israel dan Palestina memindahkan ibukotanya.

Tidak hanya Arab Saudi, turki juga memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Adanya hubungan diplomatik pasti dilandasi dengan kepentingan nasional turki yang dapat tercapai jika berhubungan secara diplomatik dengan Israel. Dengan fenomena sepertiitu, turki sebagai negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya pasti akan memikirkan keuntungan serta kerugian untuk mengupayakan pembatalan Yerussalem sebagai ibukota Israel. Oleh karena itu, jika OKI sudah bersikukuh untuk mendamaikan Palestina dan Israel maka negara-negara anggota OKI juga harus kompak.

Di dalam percaturan ini, Indonesia sebagai negara anggota dari OKI memiliki peluang yang sangat kuat di OKI untuk membatalkan keputusan Trump karena selama ada konflik di timur tengah Indonesia selalu diminta untuk menjadi mediator. Indonesia juga dapat menunjukkan kepada dunia melalui perannya dalam OKI bahwa Indonesia merupakan negara yang gencar mempromosikan perdamaian dunia. Dan hal ini merupakan salah satu kepentingan nasional Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah global. 

Penutup

Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel merupakan permasalahan yang sangat sulit diselesaikan. Hal ini dikarenakan Yerusalem sebagai bahan perebutan diantara keduanya memang merupakan salah satu kota tua yang ada di dunia dan didalamnya memiliki bangunan-bangunan suci yang menjadi sejarah peradaban umat musli, yahudi dan Kristen. Oleh karena itu, tempat ini selalu menjadi suatu hal yang sensitive bagi ketiga agama tersebut. Ditambah dengan letaknya yang strategis yang dalam artian akan memberikan keuntungan yang lebih bagi negara yang berkuasa atas Yerusalem. Ditambah dengan pengakuan Trump secara sepihak atas Yerusalem sebagai ibukota dari Israel menjadikan konflik berkepanjangan ini semakin berapi-api. Kejadian tersebut juga dianggap melanggar resolusi DK PBB yang telah menyatakan bahwa wilayah yang menjadi milik palestina yaitu: Yerusalem, Gaza dan Tepi barat. Dengan ini Trump dianggap telah menciderai hukum internasional yang telah dibuat, diakui serta diterapkan Bersama. 

Tidak hanya itu efek yang akan ditimbulkan, mengetahui apa yang telah dilakukan Trump, dunia islam juga akan marah terhadap kebijakan Trump karena di dalam Yerusalem terdapat tempat suci yang sangat bersejarah bagi umat muslim dan sangat melukai hati kaum muslim jika tempat tersebut dikuasai oleh kaum yahudi. Dari peristiwa tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan menciptakan bibit-bibit terorisme baru.

Jika kita lihat dari badan-badan atau organisasi yang mengusung perdamaian antara Palestina dan Israel kita pasti tidak akan melupakan yang namanya OKI (organisasi kerjasama islam) yang didalamnya digagas oleh negara-negara timur tengah dan Indonesia juga tergabung di dalamnya karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam serta Indonesia juga pastinya memiliki kepentigan nasional yang dapat dicapai melalui OKI. Sebagai negara anggota dari OKI Indonesia juga berperan aktif dalam menyuarakan perdamaian untuk Palestina dan Israel. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk menunjukkan sikap tidak senadanya dengan keputusan yang diambil oleh Trump sebagai perisen Amerika. Indonesia juga menghimbau negara-negara yang memiliki kedutaan di Tel Aviv agar tidak mengikuti AS yang akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Kembali lagi ke OKI, yang kita tahu OKI adalah organisasi yang paling aktif menyuarakan perdamaian Palestina dan Israel, akan tetapi jika organisasi ini hanya merujuk kepada negara-negara penggagasnya seperti Arab Saudi maka, sangat pesimis sekali akan terjadi perdamaian. Hal tersebut juga dikarenakan banyak negara timur tengah yang juga menjadi sekutu AS maupun Israel. Namun, langkah yang lebih pasti adalah seluruh umat islam harus bergerak Bersama untuk mengecam keputusan sepihak Trump atas pengakuannya terhadap Yerusalem sebagai ibukota dari Israel. Negara-negara OKI juga sebagai motor penggerak harus menunjukkan kekompakannya dalam menanggapi peristiwa ini.  

Referensi

1.       Lubis, uni. “Status Yerusalem, ini daftar resolusi yang dilanggar oleh Trump”. Diakses pada 19 Desember 2017. [online] https://www.rappler.com/indonesia/berita/190623-status-jerusalem-daftar-resolusi-pbb-yang-dilanggar-trump

2.      Christiastuti, novi. “Trump akui Yrusalem ibukota Israel, DK PBB gelar siding darurat”. Diakses pada 19 Desember 2017. [online] https://news.detik.com/internasional/d-3758484/trump-akui-yerusalem-ibu-kota-israel-dk-pbb-gelar-sidang-darurat

3.      Kompas. “prostes resolusi Dewan Keamanan, Israel hentikan pendanaan ke  PBB”. Diakses pada 19 Desember 2017. [online] http://internasional.kompas.com/read/2017/12/19/03120791/amerika-veto-rancangan-resolusi-dk-pbb-soal-yerusalem

4.      Christiastuti, novi. “Palestina ingin PBB rilis resolusi kecam keputusan AS soal Yerusalem”. Diakses pada 19 Desember 2017. [online] https://news.detik.com/internasional/3768977/palestina-ingin-pbb-rilis-resolusi-kecam-keputusan-as-soal-yerusalem

5.      Indonesia, CNN. “Keputusan Trump dan masa depan Yerusalem-Palestina”. Diakses pada 19 Desember 2017. [online] https://youtu.be/IrLPa7L_vCM

6.      Indonesia, CNN. “Keputusan Trump dianggap provokatif”. Diakses pada 19 Desember 2017. [online] https://youtu.be/5k_X3iLJBwA

7.      Kemlu. “Isu Palestina”. Diakses pada 19 Desember 2017. [online] https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Isu-Palestina.aspx

8.     Indonesia, CNN. “Israel batasi hubungan dengan 12 negara terkait resolusi PBB”. Diakses pada 19 Desember 2017. [online] https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161227115338-120-182337/israel-batasi-hubungan-dengan-12-negara-terkait-resolusi-pbb

9.      Auliani, annisa palupi. “Amerika veto rancangan resolusi DK PBB soal Yerusalem”. Diakses pada 19 Desember 2017. [online] http://internasional.kompas.com/read/2017/12/19/03120791/amerika-veto-rancangan-resolusi-dk-pbb-soal-yerusalem

10.  Muhaimin. “DK PBB pertimbangkan resolusi pembatalan Yerusalem ibukota Israel”. Diakses pada 19 Desember 2017. [online] https://news.detik.com/internasional/3768977/palestina-ingin-pbb-rilis-resolusi-kecam-keputusan-as-soal-yerusalem

11.   Taufiqurrahman, Muhammad. “Kebijakan Trump soal pengakuan Yerusalem tuai kecaman Dunia”. Diakses pada 19 Desember 2017. [online] https://news.detik.com/internasional/3758312/kebijakan-trump-soal-pengakuan-yerusalem-tuai-kecaman-dunia

12.  Putra, Insan Ridho. “akui Yeusalem ibukota Israel, Donald Trump pidahkan kedubes AS”. Diakses pada 20 Desember 2017. [online] http://news.liputan6.com/read/3187405/akui-yerusalem-ibu-kota-israel-donald-trump-pindahkan-kedubes-as

13.  Maharani, kezia. “dibalik klaim Trump atas Yerusalem”. Diakses pada 20 Desember 2017. [online] https://geotimes.co.id/kolom/internasional/di-balik-klaim-trump-atas-yerusalem/

14.  Hakim, Nur Rakhmat. “Membela kemerdekaan Palestina berawal dari Sejarah Indonesia”. Diakses pada 20 Desember 2017. [online] http://nasional.kompas.com/read/2017/12/07/12405061/membela-kemerdekaan-palestina-berawal-dari-sejarah-indonesia

15.   Abdurakhman, Hasanudin. “Mehamami pperjuangan kemerdekaan Palestina”. Diakses pada 20 Desember 2017. [online] https://news.detik.com/kolom/3774397/memahami-perjuangan-kemerdekaan-palestina

16.  Rimadi, Luqman. “Sukarno, cerita Anti-Israel dan perjuangan kemerdekaan Palestina”. Diakses pada 20 Desember 2017. [online] http://news.liputan6.com/read/3189190/sukarno-cerita-anti-israel-dan-perjuangan-kemerdekaan-palestina

17.   Indonesia, CNN. “Kebijakan Trump Merusak Perdamain Palestina-Israel”. Diakses pada 20 Desember 2017. [online] https://youtu.be/OmHAmv4SzMQ

18.  Indonesia, serambi. “Selama tidak mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia tolak hubungan diplomatic dengan Israel”. Diakses pada 20 Desember 2017. [online] http://aceh.tribunnews.com/2017/12/15/selama-tidak-mengakui-kemerdekaan-palestina-indonesia-tolak-hubungan-diplomatik-dengan-israel

19.  Maulana, Victor. “Menlu RI ajak Yordania perkuat perjuangan untuk kemerdekaan Palestina”. Diakses pada 20 Desember 2017. [online] https://international.sindonews.com/read/1264836/43/menlu-ri-ajak-yordania-perkuat-perjuangan-untuk-kemerdekaan-palestina-1512998645

20. Indonesia, CNN. “Pengamat: Arab Saudi Jadi Sekutu AS dan Israel yang Menghambat Kemerdekaan Palestina”. Diakses pada 20 Desember 2017. [online] https://youtu.be/pZeyDBd3D8c

21.  Presiden, RI. “Jalan panjang dukungan RI untuk kemerdekaan Palestina”. Diakses pada 20 Desember 2017. [online] http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/jalan-panjang-dukungan-ri-untuk-kemerdekaan-palestina.html

22. Subarkah, Muhammad. “Hubungan bersejarah Indonesia dan Palestina”. Diakses pada 20 Desember 2017. [online] http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/07/27/otq3po385-hubungan-bersejarah-indonesia-dan-palestina

23. Fauzi, Rahmat. “Tetap setia mendukung kemerdekaan Palestina”. Diakses pada 20 Desember 2017. [online] https://www.kompasiana.com/rahmatfz/5a3685b9f133443d25230462/tetap-setia-mendukung-kemerdekaan-palestina

24. Hananto, Akhyari. “inilah Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia”. Diakses pada 20 Desember 2017. [online] https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/07/19/inilah-negara-pertama-yang-mengakui-kemerdekaan-indonesia

25.  Indoneisa, CNN. “Kebijakan Trump Atas Yerusalem Ancam Perdamaian Dunia”. Diakses pada 20 Desember 2017. [online] https://youtu.be/dHckjqJddnY