Politik Luar Negeri Indonesia Era Jokowi: Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Politik Luar Negeri Indonesia Era Jokowi: Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Amjad Trivita

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat menjadi anggota aktif dalam politik internasional melalui pelaksanaan politik luar negerinya. Masing-masing pemimpin negara tentu memiliki perbedaan terhadap penentuan politik luar negeri negara yang sedang dipimpinnya. Perbedaan  tersebut juga terjadi dalam penentuan kebijakan politik luar negeri di indonesia. pada periode ini indonesia dipimpin oleh Joko Widodo yang  secara resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sampai dengan tahun 2019. Sebelumnya, dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono,  Indonesia menerapkan politik luar negeri berbasis thousand friends zero enemy. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo memulai kepemimpinannya dengan menyatakan arah kebijakan politik luar negeri yang baru. Berangkat dari kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta kapabilitas militernya yang baik, Presiden Joko Widodo menyatakan akan menerapkan kebijakan politik luar negeri berbasis global maritime nexus. Dengan kata lain, dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi akan  lebih mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya maritim sebagai amunisi utama untuk menjadi yang terdepan di kancah Internasional. 

Kata kunci : politik luar negeri, maritim, kebijakan

Abstract

Indonesia as an independent and sovereign state becomes an active member in international politics through the implementation of its foreign policy. Each country leader certainly has a difference to the determination of foreign policy of the country he is leading. This difference also occurs in the determination of foreign policy in Indonesia. in this period Indonesia is led by Joko Widodo who officially served as President of the Republic of Indonesia until 2019. Earlier, under the leadership of President Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia implemented foreign policy based on thousands of friends zero enemy. Furthermore, President Joko Widodo began his leadership by stating the direction of the new foreign policy. Departing from the geographical condition of Indonesia which is an archipelagic country and its good military capability, President Joko Widodo said it would implement maritime nexus global-based foreign policy. In other words, under the leadership of President Jokowi will further realize the economic independence by utilizing maritime resources as the main ammunition to be at the forefront in the international arena.

Keywords: foreign policy, maritime, policy

Setiap negera memiliki tujuan nasional yang diperoleh dengan mengelola potensi sumber daya yang terdapat didalam negeri maupun luar negeri. Politik luar negeri merupakan salah satu upaya yang dijalankan setiap negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional agar dapat mengelola potensi pemenuhan kebutuhan nasional yang berasal dari sumber daya yang terdapat dari luar wilayah negaranya. Politik luar negeri erat kaitannya dengan pencapaian tujuan nasional dari suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan politik luar negeri untuk mencapai tujuan nasionalnya. Dan Setiap  pemimpin negara tentunya  memiliki perbedaan terhadap penerapan politik luar negerinya.

Seperti pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) poltik luar negeri Indonesia di tampilkan dengan sosok politik yang high profile. ‘Thousand friends zero enemy’ merupakan sebuah semboyan yang hadir mengiringi kebijakan luar negeri Indonesia di era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa kepemimpinan SBY, beliau sangat berhati hati sekali dalam pengambilang suatu keijakan. Bisa dikatakan pada masa pemerintahan SBY Indonesia hanya dikenal dengan kebijakan politik luar negeri "cari aman" dengan fondasi bebas aktif. Kebijakan yang diambil disertai dengan pemulihan nama baik indonesia  guna mengklarifikasi kesalahpahaman publik internasional kepada Indonesia yang semula kerap dianggap sebagai surga koruptor, pelanggar Hak Asasi Manusia, dan sarang teroris. Pemulihan nama baik indonesia di mata internasional membuahkan hasil dengan terpilihnya indonesia sebagai tuan rumah berbagai forum besar internasional seperti Konferensi Asia Afrika (KAA) (Djalal, 2009)

Orientasi Politik luar Negeri Indonesia Era Jokowi

Berbeda jauh dengan kebijakan politik luar negeri masa SBY, pada masa Jokowi lebih menampilkan politik luar negeri yang low profile atau setidaknya mengurangi “terlalu banyak tampil di luar negeri” dan akan lebih fokus pada urusan dalam negeri atau ditunjukan semata-mata untuk membenahi dan memperkuat di dalam "inward looking". Menurud jokowi penguatan dan pembangunan ekonomi nasional nampak lebih menarik dan lebih penting. Berbeda dari pendahulunya, yakni presiden SBY yang selalu aktif di panggung internasional untuk menyelesaikan persoalan global. Jokowi lebih banyak menghabiskan waktu untuk membangun hubungan dengan negara-negara yang dinilai bisa menguntungkan Indonesia secara langsung. Jokowi memiliki rumusan visi dan misi hubungan luar negeri yakni “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong–royong”. Visi tersebut mempertegas makna “kebebasan” Indonesia dengan cara mewujudkan kedaulatan, kemandirian,dan kepribadian nasional. Pemerintahan Presiden Jokowi meletakan landasan operasional politik luar negeri sebagai upaya untuk meningkatkan konsistensi Indonesia dalam melaksanakan kebijakan poliik luar negeri yang bebas aktif, serta menjadikan negara Indonesia sebagai negara maritim untuk mewujudkan tatanan dunia yang semakin baik dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mencapai tujuan nasional.

 Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang memiliki luas wilayah laut 93.000 km persegi dan panjang garis pantai 81.000 km. Negara ini berada pada posisi geografis yang strategis di jalur perairan dunia sehingga sangat menguntungkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia adalah jalur laut yang menghubungkan laut dari Aceh hingga Papua antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Jalur laut ini merupakan kekuatan bagi Indonesia untuk mengembangkan negaranya. Selain itu melalui letaknya yang strategis Indonesia dapat melakukan hubungan baik politik maupun ekonomi dengan 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia. Selain itu Indonesia juga dapat memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di laut untuk mensejahterakan rakyatnya.

Jika dilihat dari sejarahnya yang memanfaatkan laut untuk mengembangkan serta mensejahterakan Indonesia adalah presiden Soekarno. Beliau merupakan presiden pertama Indonesia yang menetapkan negara ini sebagai negara kepulauan, yakni melalui deklarasi Djoeanda pada 13 Desember 1957. Hal ini dilakukan untuk membentuk jati diri bangsa sekaligus sebagai politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan soekarno waktu itu. Hingga pada masa pemerintahan Soeharto, wawasan nusantara sebagai negara kepulauan mulai tidak diprioritaskan karena beliau lebih memprioritaskan pembangunan di darat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini berlangsung hingga era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, beliau masih memprioritaskan basis darat dan memulihkan citra Indonesia. Pada tahun 2014 Joko Widodo terpilih menjadi presiden Indonesia, beliau memiliki program yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia yang merupakan wacana Presiden Joko Widodo serta salah satu kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahannya. Presiden Jokowi juga menegaskan dalam lima tahun ke depan Indonesia harus kembali menjadi negara maritim. Presiden yakin Indonesia mampu memposisikan diri sebagai poros maritim dunia. Dalam pidato preside jokowi(2014) menegaskan:

"Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga 'Jalesveva Jayamahe', di laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali membahana."

Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato perdana sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia usai pelantikan di Gedung MPR/DPR/DPD.Presiden Jokowi bertekad menjadikan Indonesia negara maju, kompetitif, dan memiliki mentalitas baru.Visi ini disebut sebagai Nawa Cita, yang secara umum adalah revitalisasi tiga dokumen, yakni: Trisakti, UUD 1945, dan Deklarasi Djuanda. Trisakti mengamatkan berdaulat di bidang politik, mandiri bidang ekonomi, dan berkebudayaan Indonesia. UUD 1945, bagian preamble, mengamatkan, "Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Deklarasi Djuanda menegaskan Indonesia sebagai negara maritim dalam sebuah kesatuan wilayah daratan dan laut sebagai wawasan Nusantara. Visi ini, dalam politik luar negeri, diterjemahkan dalam arah kebijakan menjadikan Indonesia kekuatan maritim yang diperhitungkan.

Maritim Sebagai Kiblat Pembangunan Nasional Indonesia

Seperti dirumuskan dalam Rentra Kemenlu 2015-2019. Dalam lima tahun ke depan, politik luar negeri Indonesia  akan dititikberatkan pada mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional, menguatkan diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, serta  memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik. kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, ditempuh presiden jokowi melalui beberapa strategi:

1.       Evaluasi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri dan penyusunan buku biru diplomasi  yang menggambarkan politik luar negeri bebas aktif, yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, dan melaksanakan UU No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS (United Nations Convention on The Law of The Sea) secara konsisten.

2.      Penyediaan beasiswa untuk bidang hukum laut, riset strategis, dan perdagangan.

3.      Konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara regular untuk   melaksanakan  kebijakan politik luar negeri yang berkarakter bebas aktif, sesuai kepentingan nasional dan jati diri negara maritim.

4.      Perluasan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan politik luar negeri dan diplomasi.

5.      Pengembangan IT Masterplan untuk mendukung diplomasi RI.

Sedangkan untuk Menguatkan diplomasi maritim, untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan atau kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE melalui strategi:

1.       Mempercepat penyelesaian masalah perbatasan maritim dan darat.

2.      Pelaksanaan doktrin poros maritim dunia.

Dalam mewujudkan konsep poros maritim dunia beliau mulai melakukan beberapa perubahan. Potensi besar yang dimiliki Indonesia menimbulkan ancaman karena kurangnya prioritas terhadap laut dari era pemerintahan presiden sebelumnya. Sehingga presiden Indonesia kini ingin mengembangkan program yang mengedepankan pertahanan kemanan, pembangunan Infrastruktur, serta meminimalisir ancaman illegal fishing. Beliau juga ingin membangun pandangan yang awalnya berbasis darat ke basis laut, Aktifitas berkait dengan lautan, selat dan teluk akan dikedepankan

Kesimpulan

Semenjak resmi mencalonkan diri sebagai presiden pada pertengahan tahun 2014, Jokowi  sudah mendeklarasikan  untuk menjadikan Indonesia sebagai global maritime nexus adalah bagian dari visi misinya. Hingga kemudian Joko Widodo resmi dilantik sebagai presiden pada Oktober 2014, ia dengan tegas menyatakan bahwa politik luar negeri yang akan ia terapkan untuk Indonesia adalah untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia.  Jokowi bertekad menjadikan Indonesia negara maju, kompetitif, dan memiliki mentalitas baru.Visi ini disebut sebagai Nawa Cita, yang secara umum adalah revitalisasi tiga dokumen, yakni: Trisakti, UUD 1945, dan Deklarasi Djuanda. Visi ini, dalam politik luar negeri, diterjemahkan dalam arah kebijakan menjadikan RI kekuatan maritim yang diperhitungkan. Semua pernyataan presiden terkait dengan arah kebijakan politik Indonesia yang baru ini sesungguhnya agak kontras dengan politik luar negeri yang diterapkan oleh presiden sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini pasalnya, walaupun keduanya memiliki kesamaan tujuan untuk menjalankan karakter politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, namun apabila pada pemerintahan di bawah Presiden Yudhoyono Indonesia cenderung kurang tegas dengan tidak mau bermusuhan dengan negara manapun, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia bersikap sebaliknya. Dengan tegas memberikan perhatian pada sektor maritim, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil tindakan tegas untuk bersikap terhadap negara-negara yang mengganggu kedaulatan maritim Indonesia. 

Referensi

Anggraeni, Prameswari, 2016. “Politik Luar Negeri Indonesia Poros Maritim Dunia di Era Pemerintahan JokoWidodo”, 4 (2) 347-358

Yudhoyono, Susilo Bambang, 2009. “Indonesia Unggul: Kumpulan Pemikiran dan Tulisan Pilihan oleh Presiden Republik Indonesia. Jakarta:Gramedia

Tantowi,2015.Cara Jokowi Melihat ASEAN.Tersedia di: https://nasional.sindonews.com/read/1008585/18/cara-jokowi-melihat-asean

 [diakses pada 22 oktober 2017]

Julitasari,2016. Kilas Balik Kebijakan Politik Luar Negeri SBY dengan Kebijakan Politik Jokowi. Tersedia di: https://www.kompasiana.com/julitasari/kilas-balik-kebijakan-politik-luar-negeri-sby-dengan-kebijakan-politik-joko-widodo   [diakses pada 22 oktober 2017]

Kristiani,Wahyu Karlina,2017.Perbandingan Politik Luar Negeri Indonesia Global Nexus Politik Luar Negeri Indonesia Dibawah Kepemimpinan Presiden Jokowi yang Berbasis pada Kondisi Geografi dan Kapabilitas Militer,2017 [online] http://karlinawk-fisip12.web.unair.ac.id/html [diakses pada22 oktober 2017]

Haryono, Endi,2017.Politik Luar Negeri Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi. Tersedia di: http://www.mediaindonesia.com/news/read/127568/politik-luar-negeri-tiga-tahun-pemerintahan-jokowi [diakses pada 23 oktober 2017]