Proses ASEAN sebagai Security Community-Studi Kasus Konflik Bersenjata Thailand dan Kamboja

Proses ASEAN sebagai Security Community-Studi Kasus Konflik Bersenjata Thailand dan Kamboja

Dewi Puspita

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Abstrak

Hubungan diplomasi memang dibutuhkan oleh berbagai negara guna menjaga kerjasama juga menahan adanya pertempuran maupun konflik antar negara. Hubungan Thailand Kamboja terus bersitegang dikarenakan permasalahan memperebutkan kuil kuno Preah Vihear. Kedua negara mengklaim bahwa Preah Vihear berada di bawah wilayahnya. Hal itu yang menyebabkan konflik diantara keduanya. Kedua militer negara tersebut saling tembak dekat Preah Vihear. Preah Vihear bagi kedua negara merupakan aset yang tak ternilai harganya, sehingga mereka rela mengorbankan jiwa untuk tetap memilkinya. Pada tahun 2003 kedua negara juga pernah saling menarik duta besarnya. Yang menarik perhatian ASEAN untuk meninjau lebih jauh konflik kedua negara tersebut sebagaimana kedua negara tersebut adalah saling bertetangga. Bila masalah ini tidak dilakukan secara tegas, bisa jadi hubungan antara Thailand dan Kamboja justru malah terjerumus dalam hubungan yang penuh kepura-puraan. Penyelesaian konflik wilayah Kuil Preah Vihear memang tidak bisa terlepas dengan adanya pihak ketiga. Indonesia ditunjuk oleh Dewan Keamanan PBB sebagai mediator dalam penyelesaian konflik tersebut karena Indonesia adalah Ketua dari ASEAN pada tahun 2011.

Kata Kunci : Preah Vihear, Diplomasi, Konflik, Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Abstract

Diplomatic relations are needed by various countries to maintain cooperation as well as to prevent combat and conflict between countries. The Cambodian Thai relationship has been on the brink of quarreling over the ancient Preah Vihear temple. Both countries claim that Preah Vihear is under its territory. It causes conflict between the two. The two state military fired close to Preah Vihear. Preah Vihear for both countries is an invaluable asset, so they are willing to sacrifice their lives to keep them. In 2003, the two countries also attracted each other its ambassador. What draws ASEAN's attention to a further review of the conflict between the two countries is that they are neighbors. If this problem no do explicit,can be relations of Thailand and Kamboja exactly instead fall on in relations of pretends. Settlement of the conflict area of Preah Vihear Temple can not be separated with the existence of a third a party. Indonesia is appointed by the UN Security Council as a mediator in the settlement of the conflict because Indonesia is the Chair of ASEAN in 2011.

Keywords : Preah Vihear, Diplomacy, Conflict, Indonesia Foreign Policy

Sejarah Kuil Preah Vihear

Preah Vihear (Khmer) adalah Candi Hindu yang dibangun pada masa pemerintahan Khmer Empire, yang terletak di atas sebuah tebing di Pegunungan Danggrek, di Preah provinsi, Kamboja. Pada tahun 1962, setelah sengketa panjang antara Thailand dan Kamboja atas kepemilikan, Pengadilan Keadilan Internasional (ICJ) Internatoinal Court Justice  di Den Haag memberikan kuil ke Kamboja. Prasat Preah Vihear memiliki bangunan yang paling spektakuler dari semua kuil dibangun selama enam abad-panjang kerajaan Khmer. Sebagai sebuah bangunan utama dari kehidupan rohani kekaisaran, itu didukung dan dimodifikasi oleh raja-raja yang turun temurun sehingga dikenakan unsur beberapa gaya arsitektur. Preah Vihear lebih bagus di antara candi-candi yang dibangun Merah di sepanjang sumbu utara-selatan yang lama. Setelah UNESCO memutuskan kepemilikan maka memberikan nama menjadi provinsi Kamboja Preah Vihear, di mana sekarang berada, serta Khao Phra Wihan Taman Nasional yang berbatasan di provinsi Sisaket Thailand dan dimana candi yang paling mudah diakses. Pada tanggal 7 Juli 2008, Preah Vihear tercatat sebagai UNESCO Situs Warisan Dunia.

 Penyebab Terjadinya Konflik Antara Kamboja-Thailand

Thailand dan Kamboja. Kedua negara ini awalnya merupakan dua negara Asia Tenggara yang memiliki hubungan yang baik. Keduanya sangat jarang terlibat pertikaian. Hal ini mungkin dikarenakan kedua negara tersebut memiliki banyak persamaan dari beberapa Negara yang ada di ASEAN. Salah satu persamaan tersebut adalah persamaan agama, yaitu agama Buddha yang merupakan agama mayoritas di kedua negara tersebut. Persamaan kedua adalah dari sistem pemerintahan mereka, yang sama-sama mengadopsi system monarki absolut. Namun hubungan yang baik itu lantas menjadi merenggang selepas konflik Perang Indochina pada 1975, Perang Indochina tersebut hubungan kedua negara terus-menerus terjadi konflik, berlanjut dengan persoalan Kuil Preah Vihear dan wilayah yang ada di sekitar Kuil itu.

Memburuknya hubungan Thailand dan Kamboja diperparah dengan konflik antara kedua negara yang semakin memanas belakangan ini, Penyebab konflik kedua Negara adalah:

1) Wilayah Kuil Preah Vihear

Permasalahannya terletak pada satu tempat yaitu Kuil Preah Vihear. Sebuah kuil berusia kurang-lebih 900 tahun tersebut kini sedang ramai-ramainya diperbincangkan. Penyebabnya adalah sala satu diantara kedua Negara menguasai Kuil maka wilayah seluas 4,6 km2 di sekitar kuil tersebut kini akan di kuasai oleh Negara yang telah merebut Kuil tersebut. Tetapi sedang diperebutkan dua negara ASEAN, Thailand dan Kamboja. Kedua negara itu sama-sama mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayahnya, dan kedua Negara tersebut sama-sama berpendapat penempatan tentara dari negara lainnya di wilayah tersebut merupakan bukti pelanggaran kedaulatan nasional mereka. Juli 2008 lalu kedua negara yang bertikai tersebut sama-sama menempatkan tentaranya yang keseluruhannya berjumlah lebih dari 4000 pasukan di kawasan Kuil Preah Vihear tersebut.

2)  Keputusan UNESCO Tentang Kepemilikan Kuil

Sebenarnya sejak dahulu, wilayah seluas 4,6 km2 ini memang sudah menjadi perdebatan. Akan tetapi, perdebatan semakin memanas sejak dikeluarkannya keputusan UNESCO yang memasukkan kuil itu ke dalam daftar warisan sejarah dunia. Keputusan UNESCO ini kemudian mengundang dua reaksi yang berbeda, reaksi gembira dari rakyat Kamboja, serta reaksi negatif dari rakyat Thailand. Sebenarnya, masalah kepemilikan kuil tersebut sudah diatur oleh Mahkamah Internasional tahun 1962, yang menyatakan kuil tersebut adalah milik rakyat Kamboja, namun Thailand tidak menerima  keputusan UNESCO karena Thailand mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, apabilah Kuil itu di tangan Kamboja maka Thailand akan terancam sebagai Negara tetangga. Akan tetapi, sebenarnya ada satu masalah lagi yang mendorong Kamboja maupun Thailand untuk memiliki wilayah sekitar Kuil Preah Vihear tersebut. Alasan tersebut adalah karena wilayah sekitar Kuil Preah Vihear adalah wilayah yang kaya akan sumber daya mineral-minyak bumi dan gas alam. Kepemilikan akan wilayah sekitar Kuil Preah Vihear itu berarti akan menjamin terpenuhinya kebutuhan energi negara pemiliknya, juga sekaligus akan meningkatkan pemasukan negara tersebut dari sisi penjualan sumber energi. Hal ini menambah alasan mengapa wilayah sekitar Kuil Preah Vihear merupakan wilayah yang layak untuk diperebutkan, baik oleh Thailand dan Kamboja.

3) Wilayah Di Sekitar Kuil

Dalam konflik kamboja Thailand yang menjadi masalah di sini adalah wilayah seluas 4,6 km2 di sekitar kuil tersebut yang tidak dijelaskan kepemilikannya oleh Mahkamah Internasional. Masalah kepemilikan yang tidak jelas inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa yang kemudian berlanjut dengan konflik bersenjata di wilayah itu. Konflik bersenjata yang terjadi pada tanggal 15 Oktober yang lalu tersebut dikabarkan telah menewaskan tiga tentara Kamboja dan membuat empat tentara Thailand luka-luka. Kemarahan warga Kamboja itu menyebabkan kedutaan Thailand dan beberapa usaha milik warga Thailand dibakar.

4) Sama-sama Menggunakan Peta Yang Berbeda

Perdebatan mengenai wilayah sekitar Kuil Preah Vihear itu sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Perdebatan ini muncul karena Kamboja, sebagai negara bekas jajahan Perancis, dan Thailand menggunakan peta berbeda yang menunjukkan teritori masing-masing negara. Dan karena peta yang digunakan kedua negara tersebut berbeda (Kamboja menggunakan peta dari mantan penjajahnya, Perancis sementara Thailand menggunakan petanya sendiri), tentu saja banyak terjadi salah penafsiran mengenai besar wilayah masing-masing. Salah satu wilayah yang disalahtafsirkan itu adalah wilayah seluas 4,6 km2 di sekitar Kuil Preah Vihear tersebut. Dan apabila, misalnya klaim Kamboja tentang wilayah 4,6 km2 ini lantas dikabulkan Thailand, Thailand khawatir Kamboja akan semakin merajalela dan mencaplok pula wilayah-wilayah lain yang juga disalahtafsirkan. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Karena itu, tidak heran wilayah yang hanya seluas 4,6 km2 itu begitu diperebutkan, baik oleh Kamboja maupun Thailand.

 5) Peningkatan Power

Kepemilikan akan sumber energi-terutama di masa-masa di mana energi dipandang sebagai sesuatu yang langka dan diperjuangkan oleh setiap negara seperti sekarang merupakan hal yang dapat menaikkan bargaining position/posisi tawar suatu negara dalam dunia internasional, yang kemudian akan meningkatkan power suatu negara. Kepemilikan sumber energi tersebut juga kemudian akan membawa angin segar bagi perekonomian negara (dalam hal ini bagi Thailand atau Kamboja, tergantung wilayah itu akan jatuh ke tangan siapa), karena setiap negara akan berebut untuk membeli energi dari negara pemilik sumber energi tersebut. Penaikkan bargaining position yang kemudian berdampak pada peningkatan power yang dimiliki, serta kemajuan dalam bidang ekonomi; ketiga-tiganya merupakan unsur yang penting untuk mencapai kepentingan nasional setiap negara, dan ketiga unsur tersebut akan dapat dicapai dengan penguasaan wilayah seluas 4,6 km2 di sekitar Kuil Preah Vihear.

Peran Indonesia Sebagai Ketua ASEAN(2011)

Walaupun penyelesaian konflik dengan mendudukkan Thailand dan Kamboja secara bersama belum menunjukkan hasil, Indonesia melalui kementerian luar negeri terus bergerak mencari celah dengan mengadakan pertemuan informal secara terpisah dengan Kamboja dan Thailand. Indonesia setidaknya tidak perlu merisaukan Kamboja karena negara ini telah menunjukkan itikad baik dengan bersedia mendatangkan menteri luar negerinya pada pertemuan JBC awal bulan ini, dan juga bersedia menerima tim pemantau dari Indonesia. Hal yang harus dirisaukan Indonesia adalah sikap Thailand yang masih bercabang. Di satu sisi, Kementerian Luar Negeri Thailand mau menerima pendekatan yang ditawarkan ASEAN. Di sisi lain, kementerian pertahanannya bersikeras menggunakan pendekatan bilateral tanpa campur tangan Indonesia. Tampaknya, Indonesia harus lebih intensif melobi pihak Thailand, tidak hanya menteri luar negerinya tetapi seluruh pihak yang berkepentingan dalam kabinet Thailand. Secara khusus, Indonesia melalui kementerian pertahanan dan TNI harus bisa mendekati militer Thailand yang punya pengaruh besar dalam peta politik Thailand. Hal ini perlu dilakukan karena pernyataan terbaru PM Abhisit Vejjajiva yang menyiratkan bahwa Thailand tetap bertahan untuk menggunakan jalur bilateral menunjukkan bahwa apa yang sudah diusahakan dan disepakati Menteri Luar Negeri Thailand, Kamboja, dan Indonesia pada 22 Februari 2011 seolah tidak berarti. Selain itu,  Indonesia juga harus berani mengadakan diplomasi tingkat tinggi antar kepala negara. Dalam hal ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta pemimpin negara ASEAN lainnya seharusnya memberikan perhatian yang lebih terhadap isu ini tanpa harus terjebak pada ketakutan terhadap tuduhan intervensi.

Oleh karena itu, Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN yang akan diadakan pada 7-9 Mei 2011 nanti menjadi sangat krusial karena akan mempertemukan perdana menteri dari kedua negara, di mana sikap resmi Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva sebagai perwakilan tertinggi Thailand akan sangat menentukan proses penyelesaian konflik perbatasan Thailand-Kamboja

Konflik perebutan wilayah perbatasan dan candi Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja merupakan tantangan bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN untuk turut berperan dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan ASEAN. Penanganan konflik tidak saja diupayakan melalui pendekatan diplomasi oleh Indonesia dan kedua negara yang berkonflik, namun disaat yang sama konflik tersebut turut melibatkan satuan artileri dari kedua belah pihak dan mengakibatkan saling baku tembak pada April 2011. Akibat dari insiden tersebut, maka dapat kedua negara telah melakukan pelanggaran terhadap komitmen Deklarasi Bali Concord II. 

Deklarasi Bali Concord II telah mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk berkomitmen agar setiap sengketa atau konflik yang menyangkut negara-negara ASEAN harus diselesaikan secara damai. Negara-negara ASEAN harus menggunakan mekanisme hubungan bilateral dan internasional, tidak terkecuali untuk penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Deklarasi Bali Concord II sendiri seharusnya dapat menjadi pedoman bagi negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia sebagai ketua ASEAN untuk berperan aktif mendorong kedua negara menyelesaikan konflik secara damai.

Selain Deklarasi Bali Concord II, ASEAN telah memiliki prinsip dan kebijakan Masyarakat Keamanan ASEAN (MKA) yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendorong upaya penyelesaian konflik. Prinsip dan kebijakan MKA tersebut diantaranya :

1.   Penyelesaian perselisihan secara damai;

2.   Dewan Tinggi TAC sebagai lembaga pelaksanaan penyelesaian perselisihan damai;

3.   Menghormati kedaulatan negara anggota;

4.   Non-interferensi(Tidak Ada Campur Tangan)

5.   Pembuatan keputusan atas dasar musyawarah mufakat;

6.   ASEAN Regional Forum sebagai wahana untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Kesimpulan

Kasus konflik Thailand dan Kamboja adalah salah satu contoh tantangan bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN untuk berperan aktif menyelesaikan konflik pada tingkat kawasan. Indonesia sebagai ketua ASEAN telah berupaya mendorong kedua negara agar penyelesaian konflik dilakukan melalui  jalan damai. Indonesia juga telah berikhtiar bahwa kasus konflik ini tidak perlu dibawa ke tingkat internasional seperti DK-PBB dan Indonesia juga telah mendapatkan kepercayaan dari DK-PBB untuk menyelesaikan konflik diantara kedua negara tersebut. Maka dengan demikian, peran Indonesia untuk mendorong penyelesaian konflik diantara kedua negara tidak saja mendapatkan sorotan dari sesama negara-negara ASEAN saja, tetapi peran Indonesia juga mendapatkan sorotan dari lembaga internasional seperti PBB.  

Daftar Pustaka

http://www.antaranews.com/berita/136978/kronologi-konflik-thailand-kamboja Diakses pada 20 Oktober 2017

https://pasporhitam.wordpress.com/2012/01/03/peran-indonesia-dalam-konflik-thailand-dan-kamboja/ Diakses pada 20 Oktober 2017

http://makalahhubinternasional.blogspot.co.id/2011/07/menanti-diplomasi-tingkat-tinggi.html Diakses pada 20 Oktober 2017