Politik Luar Negeri Tiongkok dan Kedudukan Orang Tionghoa dalam Pelaksanaan Kebijakan Politik Luar Negeri Tiongkok

Politik Luar Negeri Tiongkok dan Kedudukan Orang Tionghoa dalam Pelaksanaan Kebijakan Politik Luar Negeri Tiongkok

Fajar Shiddiqy

Program Studi S1 Hubungan Internasional

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  

ABSTRACT

With a population of about a fifth of the world's population (nearly 1.4 billion inhabitants), a remarkable economy (average double digit economic growth in the last decade), and the largest number of active soldiers in the world, China is undoubtedly an overly important country to be ignored. As one of the major countries, China deserves serious attention in International Relations. China's foreign policy is closely related to China's goal of becoming one of the major economies in international politics and economics. He also cannot be separated from the process of Chinese interaction with environmental conditions in the vicinity. With the development of economic development as the main goal. in this case, China plays an important role in carrying out its foreign policy with the Chinese as an actor who plays a major role in the implementation of foreign policy in harmony with China's economic goals by complementing the domestic and foreign policy agenda of China.

Keywords: China’s foreign policy, Chinese, agenda of China

Dengan jumlah penduduk sekitar seperlima penduduk dunia (hampir sekitar 1,4 milyar jiwa), ekonomi yang sangat mengagumkan (rerata pertumbuhan ekonomi mendekati dua digit di dekade terakhir), dan jumlah tentara aktif terbesar didunia, Tiongkok tak pelak lagi adalah sebuah negara yang terlalu penting untuk diabaikan. Sebagai salah satu negara besar, Tiongkok layak mendapatkan perhatian yang serius dalam Hubungan Internasional. Politik luar negeri Tiongkok erat kaitannya dengan tujuan Tiongkok menjadi salah satu negara besar dalam politik dan ekonomi internasional. Ia juga tidak terlepas dari proses interaksi Tiongkok dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Dengan pengembangan pembangunan ekonomi sebagai tujuan utama. dalam hal ini, Tiongkok memerankan peran penting dalam menjalankan politik luar negeri nya dengan Tionghoa sebagai aktor yang berperan besar dalam pelaksanaan politik luar negeri yang selaras dengan tujuan ekonomi Tiongkok yaitu dengan melengkapi agenda kebijakan domestik dan luar negeri Tiongkok.

Kata-Kata Kunci: Politik luar negeri Tiongkok, Tionghoa, agenda tiongkok

     Tiongkok menerapkan dan menjalankan politik luar negeri damai yang bebas dan merdeka dengan tujuan pokoknya memelihara kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah Tiongkok, membentuk sebuah iklim internasional yang kondusif untuk reformasi dan keterbukaan serta modernisasi Tiongkok, memelihara perdamaian dunia dan mendorong perkembangan bersama. Cakupan besar nya meliputi: Tiongkok senantiasa menjalankan prinsip bebas merdeka, tidak bersekutu dengan negara besar maupun kelompok negara manapun, tidak mendirikan kelompok militer, dan tidak ikut serta dalam perlombaan persenjataan dan tidak mengadakan perluasan militer. Tiongkok melaksanakan politik terbuka kepada dunia luar secara menyeluruh, bersedia di atas dasar prinsip persamaan derajat yang saling menguntungkan untuk mengembangkan hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi serta pertukaran ilmu dan budaya secara luas dengan berbagai negara dan daerah di dunia, untuk mendorong kemakmuran bersama.

     Tiongkok menentang hegemonisme, memelihara perdamaian dunia dan beranggapan bahwa semua negara baik besar maupun kecil, kuat maupun lemah serta miskin maupun kaya sama-sama adalah anggota masyarakat internasional yang sama derajat. Persengketaan dan konfrontasi antar negara seharusnya diselesaikan dengan damai melalui musyawarah, tidak seharusnya menggunakan kekuatan bersenjata maupun mengacam dengan kekuatan bersenjata, tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain dengan dalih apapun. Tiongkok dengan aktif mendorong pembinaan tata baru politik dan ekonomi internasional yang adil dan rasional. Tiongkok bersedia menggalang dan mengembangkan hubungan kerja sama bersahabat dengan semua negara di atas dasar saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah, saling tidak mengagresi, saling tidak mengintervensi urusan dalam negeri, persamaan derajat dan saling menguntungkan serta hidup perdampingan secara damai.

Selama lebih 50 tahun berdirinya RRT hingga saat ini, dalam diplomasi Tiongkok telah terbentuk seperangkat aturan diplomatik yang bersifat khas Tiongkok melalui pemadatan, penyesuaian kembali dan perkembangan serta penyempurnaan kebijakan. Melihat ke depan, kecenderungan multipolarisasi konfigurasi dunia dan globalisasi ekonomi terus berkembang dan hubungan internasional tengah mengalami penyesuaian kembali yang mendalam. Perdamaian, kerja sama dan mendorong perkembangan telah menjadi seruan bersama rakyat berbagai negara. Diplomasi Tiongkok di samping menghadapi peluang juga menghadapi tantangan. Maka diharuskan senantiasa berfikiran jernih, meningkatkan kesadaran krisis, kesadaran keamanan dan kesadaran menghadapi perubahan. Dengan tepat mengenal dan menguasai iklim internasional dengan bertolak dari kecenderungan umum perubahan situasi internasional, memanfaatkan sebaik-baiknya peluang, menyongsong tantangan dan memanfaatkan faktor yang menguntungkan dan menyingkirkan faktor yang merugikan. Tiongkok akan terus dengan sungguh-sungguh melaksanakan politik luar negeri yang bebas merdeka, terus merintis situasi baru pekerjaan diplomatik, menciptakan lebih lanjut iklim perdamaian internasional yang kondusif untuk modernisasi sosialis Tiongkok dan memberikan sumbangan untuk usaha perdamaian dan pembangunan dunia.

Kedudukan Orang Tionghoa dalam Kebijakan Luar Negeri Tiongkok

     Sejak berdirinya rejim komunis Republik Rakyat China (RRC/Tiongkok), China perantauan atau yang pada umum nya dikenal dengan Tionghoa sudah menjadi perhatian khusus dalam kebijakan dalam maupun luar negeri Tiongkok. kebijakan Tiongkok tentang China Perantauan ini saling melengkapi dengan agenda kebijakan dalam dan luar negeri Beijing. Secara keseluruhan, kebijakan dalam negeri Tiongkok pun selaras dengan tujuan kebijakan luar negerinya. Pada tataran kebijakan dalam negeri, Tiongkok sangat fokus dalam melanjutkan pertumbuhan perekonomian yang pesat untuk menjaga stabilitas dalam negara. Sejalan dengan itu, strategi kebijakan luar negeri Tiongkok berusaha menjaga stabilitas regional dan internasional guna mendukung modernisasi ekonomi, juga meningkatkan kekuatan dan martabat bangsa nya di mata dunia. Menurut Dennis Roy (1998), Power, Wealth, and Status, adalah tiga “tujuan utama dan tetap” dari kebijakan luar negeri Tiongkok. Beijing menginginkan kekuatan atau pengaruh, kekayaan, dan status demi mempertahankan diri dalam perubahan-perubahan dunia. Untuk memperolehnya, Beijing mencatat dengan baik semua sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan dalam maupun luar negerinya, oleh karena itu, Beijing menyatukan sekitar 35 juta China perantauan ke dalam usaha pencapaian tujuan-tujuannya tersebut.

     Ada tiga tujuan kebijakan Tiongkok soal China perantauan di abad ke-21: ekonomi, budaya, dan politik. Dengan menghormati tujuan ekonomi Beijing, jaringan China perantauan memainkan peran penting dalam memodernisasi Tiongkok. Jutaan China perantauan merupakan sumber investasi dan SDM yang signifikan. China perantauan turut berperan mempromosikan bahasa dan kebudayaan China ke dunia luar sehingga membantu meningkatkan martabat dan soft power Tiongkok. Dan akhirnya, dengan rasa hormat pada tujuan politik Beijing, jaringan China perantauan menjadi media untuk mengkomunikasikan kepentingan Tiongkok di negara tempat mereka berdiam atau dimana mereka memperoleh kewarganegaraan (Elena Barabantseva 1998).

     Selama berabad-abad, kekaisaran China selalu melarang warga melakukan migrasi ke luar negeri. Contohnya Dinasti Ming (1368-1644), yang menetapkan hukum untuk menghambat terjadinya emigrasi dan perdagangan internasional. Kemudian dinasti Qing (1644-1912) yang juga melarang semua kegiatan tersebut. Pada abad kesembilan belas, akibat kekalahan China atas perang melawan militer multinasional dalam Perang Candu, mendorong Dinasti Qing untuk mengizinkan emigrasi tenaga kerja ke luar China. Sebuah klausul dalam perjanjian Nanking pada tahun 1842 mengakui hak orang China untuk beremigrasi, membuka jalan untuk migrasi skala besar buruh tidak hanya ke Asia Tenggara, tetapi juga ke wilayah yang lebih jauh seperti Amerika dan Australia. Melunaknya kebijakan Dinasti Qing bertepatan dengan munculnya revolusi industri dan akhir perbudakan di Barat. Setelah tahun 1859, populasi buruh-buruh China meningkat pesat di luar negeri, khususnya di Asia Tenggara. Diperkirakan bahwa lebih dari dua juta orang China berimigrasi antara 1848 dan 1.883. Dan akhirnya, pada tahun 1893 Dinasti Qing resmi mencabut larangan melakukan perjalanan dari dan ke luar negeri (Flower t.t).

     Termotivasi oleh kekayaan dan sumber daya orang China perantauan yang tinggal di luar negeri, pada tahun 1909, Dinasti Qing mengadopsi hukum kewarganegaraan dengan prinsip jus sanguinis untuk melegitimasi klaimnya atas china perantauan. Jus sanguinis atau "hak darah," membuat setiap etnis China, terlepas dari tempat kelahiran atau domisilinya, tetap dianggap membuat setiap etnis China, terlepas dari tempat kelahiran atau domisilinya, tetap dianggap warga negara Qing. Hukum kebangsaan ini kemudian diadopsi oleh pemerintah China Nasionalis (Kuomintang), lalu diteruskan oleh Tiongkok (Komunis). Hukum kebangsaan inilah yang kemudian menjadi hambatan orang-orang China perantauan membaur dengan warga lokal di negara mereka tinggal. di sisi lain karena tradisi merantaunya, orang-orang China sering menganggap diri mereka sebagai penduduk sementara dengan niat untuk kembali. Kaum migran China pun mendirikan sekolah-sekolah yang terpisah dari sekolah-sekolah lokal dengan memelihara budaya mereka sendiri.

     Selama masa pemerintahan China Republik (1912-1949), berbagai upaya pemerintah China untuk mempererat hubungan dengan China perantauan terus dilakukan. Misalnya, Hukum Kewarganegaraan Kuomintang (KMT) tahun 1929 yang menegaskan kembali prinsip jus sanguinis. KMT mengklaim semua etnis Tionghoa yang tinggal di luar negeri, "diyakini bahwa mereka dapat menjadi instrumen kebijakan luar negeri, dan bahkan terdaftar dalam kebijakan luar negeri China sebagai tujuan pertama. Selanjutnya, pemerintah Nasionalis membentuk lembaga seperti Overseas Chinese Affairs Commission untuk mendekati dan melobi orang China perantauan. Meskipun KMT punya banyak alasan untuk mempromosikan hubungan dengan China perantauan, tetapi yang menjadi motivasi utama mereka adalah untuk mengumpulkan dana. Untuk mendorong tujuan ini, KMT menyusun undang-undang khusus memberikan orang China perantauan peluang investasi dan insentif yang menguntungkan, seperti Undang-undang untuk mendorong diberlakukannya investasi China perantuan di Tanah Air, UU Insentif untuk China Perantauan. KMT juga memprakarsai program untuk mempromosikan budaya dan nasionalisme China di kalangan masyarakat Tionghoa perantauan seperti mengirim guru-guru ke Asia Tenggara dalam mempromosikan budaya dan Bahasa China.

     Pendirian lembaga administratif tersebut mencerminkan usaha pemerintah untuk melembagakan berbagai bidang garapan program China perantauan baik di Tiongkok maupun di luar negeri: mulai dari pihak yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan penyebarluasan lingkup umum program, hingga instruksi pelaksanaan ke tingkat massa. Pelembagaan birokrasi yang sedemikian luas menunjukkan urgensi dan pentingnya elemen China perantauan dalam formulasi kebijakan tiongkok yang kondusif untuk modernisasi. Sikap ini jelas menempatkan Tiongkok dalam posisi unggul dibandingkan dengan negara-negara lain, sekaligus memberikan legitimasi Tiongkok untuk menggabungkan China perantauan ke dalam modernisasi China dan usaha nasional lainnya.

     Pendirian lembaga administratif tersebut mencerminkan usaha pemerintah untuk melembagakan berbagai bidang garapan program China perantauan baik di Tiongkok maupun di luar negeri: mulai dari pihak yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan penyebarluasan lingkup umum program, hingga instruksi pelaksanaan ke tingkat massa. Pelembagaan birokrasi yang sedemikian luas menunjukkan urgensi dan pentingnya elemen China perantauan dalam formulasi kebijakan tiongkok yang kondusif untuk modernisasi.

Kesimpulan

     Sebagai salah satu negara besar, Tiongkok menerapkan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas merdeka, menciptakan perdamaian internasional yang kondusif untuk modernisasi sosialis Tiongkok dan memberikan sumbangan untuk usaha perdamaian dan pembangunan dunia. Tiongkok melaksanakan politik terbuka terhadap dunia luar secara merata dan menyeluruh, berdasarkan prinsip persamaan derajat dan saling menguntungkan untuk mengembangkan hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi dan teknik serta pertukaran ilmu dan budaya secara luas dengan berbagai negara dan daerah di dunia, untuk mendorong kemakmuran bersama. Sejak berdirinya rejim komunis Republik Rakyat China (RRC/Tiongkok), China perantauan atau yang biasa disebut Tionghoa sudah menjadi perhatian khusus dalam kebijakan domestik maupun luar negeri Tiongkok. kebijakan Tiongkok tentang China Perantauan ini saling melengkapi dengan agenda kebijakan domestik dan luar negeri Beijing. Sikap ini jelas menempatkan Tiongkok dalam posisi unggul dibandingkan dengan negara-negara lain, sekaligus memberikan legitimasi Tiongkok untuk menggabungkan China perantauan ke dalam modernisasi China dan usaha nasional lainnya.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

Flower, Kathy, 2008. The Essential Guide to Customs and Culture China. Great Britain: Kuperard Press.

Roy, Dennis, 1998. China’s Foreign Relations. Boulder: Rowman & Littlefield

Zerba, Shaio H, 2008. The PRC’s Overseas Chinese Policy. Monterey: Naval Postgraduate School Elena Barabantseva.

Artikel online

China Radio International, 2005. Politik Diplomatik Damai Tiongkok Yang Bebas Merdeka [Online] dalam http://indonesian.cri.cn/1/2005/02/02/1@23565.htm [diakses 10 Oktober 2017]

Portal Islam dan Melayu, 2016. China dream One Belt One Road dan peranan diaspora China [Online] dalam www.ismaweb.net/2016/10/china-dream-one-belt-one-road-dan-peranan-diaspora-cina/ [diakses 20 Oktober 2017]

Imaginaction, 2010. Diaspora China [Online] dalam https://ardiwardhana.wordpress.com/2010/01/02/diaspora-china/ [diakses 17 Oktober 2017]