NASIB PERTANIAN INDONESIA : KEBIJAKAN IMPOR BERAS KE VIETNAM

NASIB PERTANIAN INDONESIA : KEBIJAKAN IMPOR BERAS KE VIETNAM

Khusairi Ramadhan
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Beras merupakan hal yang tidak dapat lepas dari warga Indonesia. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya impor beras dari negara-negara tetangga seperti Vietnam. Bertumbuhnya penduduk berdampak pada jumlah konsumsi beras yang dibutuhkan. Hal ini membuat Impor menjadi problem solving disaat kebutuhan beras di dalam negeri belum tercukupi. Impor sendiri menghasilkan suatu kebijakan yang mengakibatkan pro dan kontra. Apabila pemerintah tidak mengimpor beras, Indonesia akan kekurangan cadangan beras nasional dan dapat memicu timbulnya krisis pangan yang dampaknya dapat mengguncang stabilitas politik atau ekonomi Indonesia. Tetapi disisi lain, impor yang dilakukan oleh pemerintah tersebut berdampak terhadap para petani Indonesia. Aktor yang terlibat adalah Pemerintah dan para petani. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dampak dari impor beras bagi Indonesia.
Kata Kunci : Impor, Beras, Ketahanan Pangan, Krisis Pangan, Pertanian

Rice is a thing that can not be separated from the citizens of Indonesia. This paper is motivated by the increase of rice import from neighboring countries such as Vietnam. Growing population has an impact on the amount of rice consumption needed. This makes imports into problem solving when domestic demand for rice has not been fulfilled. Import itself produces a policy that leads to pro and contra. If the government does not import rice, Indonesia will be short of national rice reserves and could trigger a food crisis that could impact Indonesia’s political and economic stability. But on the other hand, the imports carried out bby the government have an impact on Indonesian farmers. The actors involved are government and farmers. The purpose of this paper is to know the continuation and impact of rice imports for Indonesia.
Keywords : Import, Rice, Food Security, Food Crisis, Farmer.

Pendahuluan
Bagi Indonesia, makanan pokok sumber karbohidrat yang sering dimakan adalah beras. Ada juga sebagian penduduk Indonesia yang mengkonsumsi pangan non beras sebagai makanan pokoknya seperti jagung, singkong, sagu dan lain-lainnya. Menurut Bustanul Arifin memberikan batasan mengenai pangan yaitu “pangan khususnya beras disamping sebagai bahan pemenuhan kebutuhan makan, juga mempunya arti ekonomis yang penting dan strategis, bahkan dapat bersifat politis”.[1] Beras memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia bisa dilihat dari aspek ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, sosial, budaya dan politik. Beras mempunyai peran startegis dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan atau stabilitas politik nasional.
Sejumlah karakteristik yang membuat beras itu unik diantaranya adalah pertama, menurut perkiraan sekitar 90% dari total produksi dan konsumsi beras di dunia dilakukan di Asia. Hal ini berbeda dengan jenis-jenis komoditi pertanian lainnya, seperti gandum, kedelai dan jagung, yang diproduksi oleh banyak negara di dunia. Kedua, pasar bebas sangat tipis, tidak lebih dari total produksi, dibandingkan dengan misalnya jagung, kedelai dan gandum yang masing-masing mencapai 15%, 30%, dan 25% dari total produksi. Ketiga, harga beras sangat tidak stabil jika dibandingkan misalnya gandum. Data mengenai perdagangan beras dunia untuk periode 1954-1994 menunjukkan bahwa harga beras tertinggi pernah mencapai sekitar US$600 per ton dan terendah sekitar US$200 per ton. Keempat, struktur pasar dunia sekitar 80% dari total perdagangan beras dunia dikuasai oleh enam Negara yakni, Thailand, Vietnam, Pakistan, china, Myanmar, dan AS. Kelima, belakangan ini Indonesia merupakan importer terbesar. Keenam, di sebagian besar Negara di Asia (termasuk Indonesia), umumnya besar diberlakukan sebagai barang upah dan barang politik.

Kondisi Pertanian Indonesia
Indonesia sebagai negara agraris seharusnya memiliki potensi pertanian yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan. Pembangunan pertanian pada masa lalu mempunyai beberapa kelemahan, yakni hanya terfokus pada usaha tani. Selain itu, masih ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan pertanian di Indonesia seperti pembaruan agrarian (konversi lahan pertanian menjadi lahan industri) yang semakin tidak terkendali lagi, kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani, kelangkaan pupuk pada saat musim tanam datang, swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani. [2]
Persediaan beras sebagai bahan pangan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah salah satu bagian yang penting dalam pemantapan ketahanan pangan nasional. Kelangkaan beras tidak hanya berakibat pada gangguan stabilitas ekonomi tetapi juga, dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Penyediaan beras ditingkat regional maupun nasional terdapat tiga komponen yaitu: produksi, cadangan dan penyediaan luar negeri (impor).

Sejarah Impor Beras
Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 1933 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan cara menghapus impor beras secara bebas serta membatasi impor secara lisensi. Beras mempunyai sejarah yang sangat panjang dalam percaturan ekonomi politik Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaanya sebagai makanan pokok bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Untuk hal itu lah campur tangan dari pemerintah untuk menjamin keberadaan beras dengan harga yang terjangkau selalu dilakukan, termasuk oleh pemerintahan kolonial Belanda saat itu.[3]
Pemerintah kolonial Belanda mengintervensi kecukupan pasokan beras dengan harga terjangkau terhadap komoditi ini melalui berbagai cara, termasuk dengan pembangunan infrastruktur dan investasi teknologi pertanian dalam hal ini produksi. Sementara dalam sisi stabilitas harga, pemerintah kolonial juga dari waktu ke waktu membuka impor bila dibutuhkan dan mengirimnya dari pulau ke pulau atau daerah yang membutuhkan, serta mendirikan suatu lembaga pangan. Tanggal 25 April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut Voeding Middelen Fonds (VMF). Lembaga ini berperan dalam menstabilkan harga beras, yang merupakan cikal bakal dari Bulog.
Pada awal pemerintahan rezim Orde Baru, membuka bantuan luar negri untuk impor beras. Sepanjang tahun 1970 sampai dengan 1980-an, investasi besar-besaran pada infrastruktur pertanian, pengembangan benih unggul, pestisida dan subsidi pada pupuk petani. Pembangunan infrastruktur pertanian dan pengembangan teknik-teknik pertanian, serta subsidi pada petani ini kemudian dikenal sebagai the green revolution. Pada puncaknya pada tahun 1984 Indonesia berhasil surplus dari produksi beras, atau yang dikenal dengan swasembada pangan. Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah yaitu berasal dari Vietnam dimana impor yang dilakukan oleh Indonesia dari Vietnam telah terjalin dalam suatu nota kesepatakan MoU yang telah disetujui oleh kedua belah pihak Negara baik itu Indonesia maupun Vietnam.

Kebiajakan Impor Beras Vietnam
Kebutuhan beras bagi masyarakat Indonesia setiap tahunya selalu bertambah dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia setiap tahun, yang mengakibatkan kebutuhan makanan bertambah setiap tahunya. Permasalahan yang terjadi di Indonesia terdiri dari dua bentuk yaitu, permasalahan secara berkala dan kronis. Permasalahan secara berkala terjadi karena misalnya ada bencana alam, konflik sosial dan fluktuasi harga. Sedangkan permasalahan kronis terbatasnya akses terahadap ketersedian pangan disertai harga pangan yang melambung tinggi.
Dengan adanya permasalahan seperti itu, stok beras nasional harus tercukupi agar ketahanan pangan dapat terjaga. Salah satu bentuk untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia dengan adanya permasalahan seperti itu, Indonesia melakukan kerjasama dengan Vietnam. Kerjasama yang dilakukan dengan Vietnam tersebut dituangkan dalam suatu Memorandum on Rice Trade yang disepakati pada tanggal 5 April 2007 untuk masa kerja sama sampai dengan 31 Desember 2009. MoU on Rice Trade ini kemudian diperpanjang pada tahun 2009 untuk jangka waktu 2010-2012.[4]
MoU on Rice Trade yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan masing-masing pihak tersebut bertujuan untuk menjamin suplai kebutuhan beras dalam negeri sampai 1 juta ton apabila dibutuhkan sebagai antisipasi apabila terjadi kekurangan pasokan beras dalam negeri. Rencana yang dilakukan pemerintah dalam melakuakan kerjasama antara Indonesia dengan Vietnam dalam impor beras ini yaitu sebagai pemenuhan atau cadangan stok beras nasional apabila Indonesia mengalami kekurangan stok beras nasional agar terciptanya ketahanan pangan yang kuat agar tidak terjadi krisis pangan di Indonesia.
Menurut pemerintah, kebijakan impor beras bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan stok beras secara nasional saja, tetapi juga tidak mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah. Kebijakan untuk mengimpor beras produksi luar negri sekarang ini hendaknya disertai dengan perbaikan kebijakan beras nasional yang berpihak dan melindungi petani. Beras impor yang masuk ke Indonesia tidak diperbolehkan masuk ke daerah yang mengalami surplus. Beras impor yang masuk ke Indonesia itu diorientasikan untuk memenuhi bagi daerah yang mengalami kekurangan stok beras seperti di daerah Papua, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Bengkulu dan lain-lain.

Faktor Pendorong impor Beras
Tabel 1 Perkembangan konsumsi beras per kapita, produksi, ekspor dan impor
beras di Indonesia
Tahun
Produksi
(ton)
Impor
(ton)
Ekspor
(ton)
Konsumsi
(Kg/Kapita/Year)
2000
51 898 852
1 500 000 
119 000
126.80
2001
50 460 782
3 500 000
395 000
125.10
2002
51 498 694 
2 750 000
415 000
125.10
2003
52 137 604 
650 000
70 000
124.50
2004
54 088 568  
500 000
91 000
124.00
2005
54 151 097  
539 000
422 900
123.60
2006
54 454 937  
2 000 000
94 000
124.90
2007
57 157 435 
350 000
119 000
126.00
2008
60 352 925
250 000
187 000
126.70
2009
64 398 890 
1 150 000
240 000
127.40
2010
66 469 394  
3 098 000
35 000
127.50
Sumber : Kementrian Pertanian 2013

Dari data yang dikeluarkan Kementrian Pertanian menyebutkan bahwa, jumlah beras impor yang masuk ke Indonesia mencapai 1,5 juta ton. Kalangan eksportir beras diluar negeri tidak menginginkan pertumbuhan industri pertanian berkembang pesat di Indonesia. Karena jika pertanian Indonesia berkembang pesat dan didukung oleh kebijakan yang tepat, maka peluang masuknya beras impor akan semakin sulit.
Impor beras dilakukan untuk memperkuat cadangan beras nasional, cadangan beras yang cukup diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas pangan. Memperkuat cadangan beras nasional melalui impor yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya mengindikasikan bahwa Indonesia sudah tidak lagi berswasembada beras.
Ketahanan pangan yang di wujudkan melalui impor beras menghasilkan suatu kebijakan yang mengakibatkan pro dan kontra. Apabila pemerintah tidak mengimpor beras, Indonesia akan kekurangan cadangan beras nasional dan dapat memicu timbulnya krisis pangan yang dampaknya dapat mengguncang stabilitas politik atau ekonomi Indonesia. Tetapi disisi lain, impor yang dilakukan oleh pemerintah tersebut berdampak terhadap para petani Indonesia.

Daftar Pustaka
http://www.kompas.com,
“Kondisi pertanian Indonesia”, dalam http://paskomnas.com/id/berita/Kondisi-
Pertanian-Indonesia-saat-ini-.php.,
“Sejarah Bulog, Sebelum Menjadi Perum”, dalam http://bulog.co.id/old_website/sejarah.php.,
“Krisis Pangan Dan Solidaritas”, dalam http://zainurihanif.com/2008/06/21/krisispangan-dan-solidaritas/#more-236., diakses
Maisyarah, Suci. 2013. “ANALISIS IMPOR BERAS VIETNAM TERHADAP
CADANGAN BERAS NASIONAL”.



[1] 1 Opini, http://www.kompas.com, diakses 14 February 2012
[2] “Kondisi pertanian Indonesia”, dalam http://paskomnas.com/id/berita/Kondisi-
Pertanian-Indonesia-saat-ini-.php., diakses 10 February 2012
[3] “Sejarah Bulog, Sebelum Menjadi Perum”, dalam http://bulog.co.id/old_website/sejarah.php., diakses 14 February 2012
[4] “Krisis Pangan Dan Solidaritas”, dalam http://zainurihanif.com/2008/06/21/krisispangan-
dan-solidaritas/#more-236., diakses 16 February 2012

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ISU TENAGA KERJA CINA DI INDONESIA: PERSPEKTIF INDONESIA

Politik Luar Negeri Indonesia Era Jokowi: Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Human Trafficking