Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia untuk Mengatasi Konflik yang Terjadi pada Laut Cina Selatan

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia  untuk  Mengatasi Konflik yang Terjadi pada Laut Cina Selatan

Muhammad Ardiansyah

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Jurnal ini dibuat untuk membahas mengenai kebijakan Indonesia terhadap konflik di laut cina selatan dan latar belakang mengenai awal mula terjadinya konflik laut cina selatan yang melibatkan beberapa negara yang ada di sekitar laut cina selatan untuk berebut daerah kekuasaan pada area tersebut.Beberapa negara yang terlibat disekitar laut cina selatan tersebut antara lain Filipina ,Brunei Darussalam,Taiwan,Vietnam dan Malaysia berebut wilayah tersebut dengan Cina .Fokus dalam jurnal ini adalah Menjelaskan bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam mengatasi konflik yang terjadi di laut Cina selatan.Penulis menggunakan teori realisme untuk menganalisis konflik perebutan area kekuasaan di laut Cina selatan yang melibatkan enam negara tersebut.Tujuan pembahasan dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi konflik laut Cina selatan dan juga menganalis konflik perebutan kekuasaan pada konflik ini sehingga dapat diketahui kebijakan seperti apakah yang nantinya akan diambil oleh Indonesia untuk menyelesaikan konflik di laut Cina selatan.

Kata Kunci :Konflik laut Cina selatan,Realisme,kebijakan luar negeri Indonesia

Abstrait

Ce journal a été rédigé pour discuter de la politique indonésienne face au conflit en mer de Chine méridionale et du début du conflit en mer de Chine méridionale impliquant plusieurs pays autour de la mer de Chine méridionale pour lutter contre la zone de pouvoir dans la région. Certains pays sont impliqués autour de la mer. La Chine du Sud, entre autres, les Philippines, le Brunéi Darussalam, Taiwan, le Vietnam et la Malaisie brouillent la région avec des Chinois. L'objectif de cette revue est d'expliquer comment la politique étrangère de l'Indonésie a permis de surmonter les conflits qui ont eu lieu dans la mer de Chine méridionale. Les auteurs utilisent la théorie du réalisme pour analyser les conflits lors de la prise du pouvoir dans la mer du sud de la Chine qui a bombardé les 6 pays. Le but de cette revue est de connaître la politique étrangère de l'Indonésie pour surmonter le conflit maritime de la Chine du Sud et aussi pour analyser le conflit des luttes de pouvoir afin de déterminer le type de politiques que l'Indonésie prendra pour résoudre le conflit en mer de Chine méridionale.

Mots-clés: conflit de la mer de Chine méridionale, réalisme, politique étrangère indonésienne

Awalnya pada tahun 1947 saat Cina masih dikuasai partai Kuomtiang pimpinan Chiang Kai Sek sudah menetapkan klaim teritorialnya atas laut Cina selatan.Saat itu,pemerintahan Kuomtiang menciptakan garis demarkasi yang mereka sebut sebagai “eleven-dash line”.Berdasarkan klaim ini Cina menguasai keseluruhan dari laut Cina selatan termasuk kepulauan Pratas ,Macclesfield Bank serta kepulauan Spratly dan Paracel.Klaim ini tetap dipertahankan saat partai komunis menjadi penguasa Cina pada tahun 1949.Namun,pada 1953,pemerintah Cina mengeluarkan wilayah Teluk Tonkin dari peta “eleven-dash line”buatan Kuomintang.lalu pemerintah komunis menyederhanakan peta itu menjadi “nine-dash line”. Yang kini digunakan sebagai dasar historis  untuk mengklaim hamper semua wilayah perairan seluas 3 juta kilometer persegi itu

Sayangnya,klaim Cina itu kini bersinggungan dengan kedaulatan wilayah negara-negara tetangga di kawasan tersebut bersinggungan dengan kedaulatan wilayah negara-negara tetangga di kawasan tersebut.pada akhirnya negara seperti Filipina,Brunei Darussalam,Vietnam,Malaysia,dan Taiwan berebut wilayah laut Cina selatan.Lalu terjadilah konflik perebutan wilayah di laut China selatan yang terkait hal politik,ekonomi,dan geografis yang didasari oleh kepentingan national (national interest)masing-masing negara yang berkonflik.terjadinya konflik pada laut Cina selatan membutuhkan beberapa macam cara untuk menyelesaikan masalah ini mulai dari diplomasi hingga  ITLOS (International Tribunal of the Law of the Sea) yang mana memiliki latar belakang konflik yang identik dengan konflik Laut Cina Selatan,yang telah diputus pada tanggal 7 juli 2014 dan diakui keberadaannya.Indonesia sendiri juga ikut turut serta berpartisipasi dengan kebijakan luar negeri nya yang bebas aktif untuk meredam dan menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi di laut Cina selatan hal tersebut juga akan dibahas dalam jurnal ini.

                                          Kronologi  Proses konflik perebutan laut Cina Selatan

Dalam terjadinya konflik ini ada hal yang paling penting memicu terjadinya konflik yaitu hal yang dipersengketakan oleh beberapa negara yaitu kepulauan  Paracel dan Sprartly ialah dua rangkaian kepulauan yang diklaim oleh sejumlah negara.Selain kepulauan tersebut ada juga pulau yang tak berpenghuni  seperti atol,dan karang di seputar perairan ini.Selain itu beberapa pulau lainnya yang bersinggungan dengan wilayah kedaulatan negara sekitar laut Cina selatan juga menjadi pemicu adanya konflik perebutan pulau untuk menjadi bagian dari wilayah kedaulatan negara tersebut.

Negara-negara tersebut kemudian mengutarakan argument,sanggahan,dan bukti sebagai dasar untuk merebut kekuasaan pulau yang ada di laut Cina selatan.Cina mengklaim.Sebagian besar kawasan ini terbentang ratusan mil dari selatan sampai timur provinsi Hainan.Beijing mengatakan hak mereka atas kawasan itu bermula  dari 2000 tahun lalu dan kawasan Paracel dan Spratly merupakan bagian dari Cina.tahun 1947,Cina mengeluarkan peta yang membuktikan bahwa kedua pulau tersebut merupakan kedalam wilayahnya.Kemudian Vietnam menyanggah klaim Cina dengan mengatakan Beijing tidak pernah mengkalim kedaulatan atas kepulauan itu sampai 1940-an dan mengatakan dua kepulauan itu masuk wilayah kedaulatan Vietnam.Vietnam juga memiliki sebuah dokumen yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa mereka menguasai Kepulauan Paracel dan Spratly sejak abad ke-17.Negara lain yang juga menyanggah adalah Filipina yang menganggap kedekatan geografis ke kepulauan Spratly sebagai landasan untuk mengklaim sebagian pulau itu.Dan tak luput juga dari Brunei dan Malaysia juga mengklaim sebagian kawasan di laut Cina Selatan itu yang menurut dua negara itu masuk dalam zone ekslusif ekonomi,seperti yang ditetapkan dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982.

Negara-negara tersebut mengklaim pulai tersebut Karena mereka mengetahui di daerah pulau tersebut terdapat sumber daya alam yang dibilang cukup banyak seperti mineral,minyak bumi dan gas alam serta hasil laut seperti ikan-ikanan.Menurut data yang dikutip oleh Energy Information of USA,Cina memperkirakan cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel atau sepuluh kali lipat dari cadangan milik Amerika Serikat.

Karena negara tersebut mengetahui bahwasannya terdapat sumber daya alam melimpah dan selalu sanggah menyanggah dalam mengklaim wilayah tersebut menyebabkan ancaman dari negara yang saling berkonflik dalam merebut kepulauan tersebut.bentrokan paling parah yang terjadi melibatkan Vietnam dan Cina.Cina menguasai parcel pada 1974 dan menewaskan beberapa tentara Vientnam.lalu Filipina juga terlibat dengan beberapa negara seperti Cina,Vietnam,dan Malaysia.Filipina menuduh Cina menyusun kekuatan di Spratlu.klaim ini tidak dapat dipastikan sehinngga menimbulkan protes anti Cina di jalan-jalan Hanoi dan  Ho Chi Minh.

Realisme dalam Koflik Perebutan Pulau Paracel dan Spratly

Menurut Nichollo Machiavelli dalam teori realism berasumsi bahwa “Jika seorang aktor mempunyai power yang lebih di antara negara lainnya maka National interest dapat digapai dengan menggunakan segala cara baik bermoral maupun tidak. Dari teori diatas dapat diketahui bahwa dalam menggapai national interest suatu negara dapat dilakukan dengan segala cara baik bermoral maupun tidak asal negara yang melakukannya terhadap negara targetnya tersebut mempunyai Power atau kekuatan yang lebih besar dari pada negara targetnya  sehingga national interest dapat digapai dengan segala cara dengan mudah karena factor yang paling penting disini adalah “power”.jika kita lihat dalam pandangan realisme Cina sebagai negara yang powefull  akan berperilaku sesuai dengan kepentingan  nasional negaranya dan ingin meningkatkan powernya di antara sistem internasional yang anarki.China berusaha mempertahankan wilayah yang diklaimnya dengan optimis agar tidak diambil oleh negara yang juga ikut memperebutkan daerah tersebut dengan meningkatkan kekuatan militer dan persenjataan nya.Cina menganggap dengan meningkatkan kekuatan militernya akan ditakuti oleh negara lain dan dapat menggapai national interest nya dengan cepat.hal tersebut dibuktikan dengan dikirimkannya kapal-kapal induk dan alusista di kawasan laut Cina selatan sehingga bisa mengatasi ancaman dari negara lain.Jadi disini dapat kita lihat negara yang mendominasi dalam konflik laut Cina selatan adalah Cina sendiri karena kekuatan militer nya yang fullpower lebih dari keempat negara ASEAN (Filiphina,Vietnam,Malaysia,Brunei)dan juga Taiwan.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia dengan Diplomasi Preventif dalam Mengatasi Konflik Laut Cina Selatan

Laut Cina selatan memang menjadi daerah yang strategis dan memiliki sumber daya alam yang banyak serta menjadi jalur perdagangan utama bagi aktivitas ekonomi eksport dan impor sehingga banyak negara disekitar laut Cina selatan yang melegistimasi atau mengklaim daerah tersebut adalah miliknya.Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara memang tidak terlibat secara langsung dalam konflik perebutan wilayah di laut Cina selatan.Akan tetapi,Asia tenggara merupakan lahan strategis bagi Indonesia yang memiliki potensi regionalitas di dalam keanggotaan ASEAN.Jadi apabila stabilitas ASEAN terancam karena sengketa yang terjadi di laut Cina selatan,maka hal tersebut akan berdampak pada ketidaksesuaian terhadap kredibilitas dan keamanan ASEAN yang akan berpengaruh bagi Indonesia.Pertimbangan konflik diprediksi akan menimbulkan suatu Chaos apabila dibiarkan.Sehingga meskipun Indonesia bukan aktor yang terlibat dalam konflik ini.akan tetapi indonesia mempunyai potensi untuk menyelesaikan masalah konflik di laut Cina selatan dengan damai.

Dalam menjalankan kebijakannya politik luar negerinya Indonesia memposisikan dirinya pada pendukung perdamaian yang tidak memihak pada salah satu blok.disini dapat diketahui bahwa pola kebijakan luar negeri Indonesia yakni politik luar negeri yang bebas aktif.sehingga disini Indonesia netral dalam menyelesaikan konflik pada laut Cina selatan tidak memihak pada Cina maupun keenam negara ASEAN yang bertikai dengan tujuan mendamaikan pihak yang bertikai agar stabilitas keamanan di Asia tenggara aman dan  menyelesaikan masalah tersebut menggunakan diplomasi preventif.

Dengan kebijakan luar negeri nya,Indonesia dalam mengatasi konflik yang terjadi pada laut Cina selatan menggunakan cara diplomasi preventif yang caranya dengan membangun serta meningkatkan rasa saling percaya antara pihak-pihak yang bertikai.Diplomasi ini lebih banyak digunakan oleh negara dunia ketiga.diplomasi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang berpontensi perang senjata dan mencegah keterlibatan negara adidaya untuk melakukan intervensi.

Penggunaan mekanisme diplomasi preventif memberikan pengaruh yang cukup mengenai dalam penyelesaian konfliksecara damai.Negara-negara yang terkait menyadari bahwa konfrontasi militer yang dilakukan sebelumnya hanya berdampak buruk bagi semua pihak serta anggara biaya yang terlalu besar dalam persenjataan yang digunakan.pasrtisipasi Indonesia diakui dalam dunia internasional sebagai pihak yang aktif dalam mencari celah konsolidasi potilik dan menyerukan arti penting kawasan laut cina selatan.Indonesia juga mengadakan suatu perundingan yang dibentuk diantara negara-negara yang bertikai.salah satu wujud upaya Indonesia adalah melaksanakan South China Sea Informal Meetings yang diadakan hampir setiap tahun.pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan antara Indonesia dan negara-negara yang bertikai untuk mendirikan sebuah wilayah politik guna melancarkan hubungan diplomatic dan kerjasama satu sama lain.Selain South China Sea Informal Meetings,upaya Indonesia juga diwujudkan dalam perundingan damai lainnya ,Seperti Technical Working Groups(TWGs),Groups of Experts (GEs) dab Study Groups (SGs).

Kesimpulan

Dengan demikian konflik  yang terjadi pada laut Cina selatan merupakan konflik yang berdasar pada area yang bersinggungan dalam wilayah kedaulatan negara yang bertikai.dapat disimpulkan pemicu dari konflik yang terjadi pada laut cina selatan didasari kepentingan nasional (national Interest) negara-negara yang berada pada kawasan laut Cina selatan tersebut.Dari analisis teori realism sendiri Cina sebagai negara Full power akan bertindak sesuai kepentingan nasionalnya  karena Cina mengkalaim kedua pulau Spratly dan Paracel merupakan miliknya karena bukti yang dia punya serta negara-negara ASEAN juga mengklaim pulau tersebut yang didasari juga oleh kepentingan nasional nya.kepentingan nasional negara-negara tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka ingin mempereputkan Sumber daya alam dan hasil laut yang ada pada laut Cina selatan dan wilayah yang strategis karena laut cina selatan merupakan jalur perdagangan utama bagi aktivitas ekonomi eksport dan impor dalam lingkup internasional.sehingga hal tersebut memicu saling klaim dan berakhir dengan konflik yang berujung pada perlawanan menggunakan strategi militer dan persenjataan sehingga menimbulkan korban karena konflik tersebut.

Dalam mengatasi konflik pada laut Cina selatan Indonesia juga ikut turut serta dengan menjalankan politik luar negerinya yang bebas aktif jadi Dalam menyelesaikan konflik laut Cina selatan Indonesia tidak memihak pada siapapun dengan negara yang bertikai dengan tujuan mendamaikan konflik yang terjadi.lalu Indonesia juga menyelesaikan konflik ini dengan menggunakan diplomasi Preventif yang caranya dengan membangun serta meningkatkan rasa saling percaya antara pihak-pihak yang bertikai diplomasi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik sehingga negara yang bertikai bisa menjadi damai dan menyadari konflik tersebut hanya mebuat banyak kerugian dari berbagai aspek yang ada.

Referensi

Maria Rita Hasugian,2017.”Ini Perjalanan Sengketa kawasan Laut Cina Selatan”[online].in https://dunia.tempo.co/read/787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-cina-selatan[accessed 20 Oktober 2017].

Mayang Delima Prastisari,2016.”Pandangan Perspektif Realis terhadap Kasus Laut China Selatan”[online].in https://www.skhmemorandum.com/rubrik-tetap/opini/item/9276-pandangan-perspektif-realis-terhadap-kasus-laut-china-selatan[accessed 20 Oktober 2017].

Sabrina Mirza,ND.”Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Konflik laut Cina Selatan”[online].in http://www.academia.edu/3988963/Kebijakan_Luar_Negeri_Indonesia_Terkait_Konflik_Laut_Cina_Selatan[accessed  23 Oktober 2017].

BBC Indonesia,2011.”Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan”[online].in http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict[accessed 23 oktober 2017].

Kompas,2016.”Laut Cina Selatan,Perairan Menggiurkan Sumber Sengketa 6 Negara”[online].in http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara[accessed 23 Oktober 2017].

Walter Pinem.”Teori Realisme dalam Hubungan Internasional”[online]in https://www.seniberpikir.com/teori-realisme-dalam-hubungan-internasional/[accessed  20 Oktober 2017].

NA,2016.”Konflik Laut Cina Selatan,apa saja yang perlu kamu ketahui”[online].in https://www.rappler.com/indonesia/139371-konflik-laut-cina-selatan[accessed 19 oktober 2017].

Atikah Mega Chairina,2016.”Konflik Laut Cina Selatan dalam Kacamata Indonesia’[online].in https://www.kompasiana.com/indobicara/konflik-laut-cina-selatan-dalam-kacamata-indonesia_56f61ccd6c7e61ec072c2af4[accessed 19 oktober 2017].