Analisis Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Rezim Susilo Bambang Yudhoyono

Analisis Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Rezim Susilo Bambang Yudhoyono

Qomarul Laili

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

  

Abstrak

Tulisan ini dibuat untuk menguak kebijakan politik luar negeri yang diberlakukan pada masa pemerintahan presiden  Susilo Bambang Yudhoyono atau bisa disebut presiden SBY. Pada masa pemerintahannya, presiden SBY berhasil menaikkan derajat negara Indonesia dimana presiden SBY memprioritaskan Indonesia untuk berkonstribusi dalam PBB. Tidak hanya itu, Indonesia juga memfokuskan diri untuk ikut serta dalam forum G-20 yang sukses menaikkan derajat Indonesia dimata dunia. Tulisan ini menggunakan teori dari William D. Coplin . Teori ini  memaparkan bahwa pembentukan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh empat faktor: (1) Keamanan Nasional, (2) Kepentingan Ekonomi, (3) Ideologis dan Historis, (4) Sarana dan prosedur politik luar negeri.  Teori ini dapat digunakan sebagai acuan dalam peneletian mengenai kebijakan politik luar negeri pada rezim SBY yang pada saat itu memfokuskan ASEAN sebagai batu loncatan untuk Indonesia dalam memajukan politik luar negeri serta menggunakan G-20 untuk mengatasi krisis financial secara global.

Kata Kunci: G-20, ASEAN, Susilo Bambang Yudhoyono, Rezim, Krisis Finansial.

Abstract

This article was created to unlock the political policy of a foreign country who are put in place during the administration of President Susilo Bambang Yudhoyono or can be called President SBY.During his reign, President SBY managed to raise the degree of State of Indonesia wherePresident Susilo in Indonesia toprioritize to Contribute on United Nations. Not only that, Indonesia also focusing to participate in G-20 forum successfully raised the degree of Indonesia in the eyes of  the world. This paper uses the theory of William D. Coplin. This theory presents that the formation of foreign policy is affected by four factors: (1) national security, (2) economic interests, (3) the historical and Ideological, (4) the means and procedures of foreign politics. This theory can be used as a reference in peneletian about foreign policy on the regime of Susilo Bambang Yudhoyono which it focus of ASEAN  as a stepping stone for Indonesia in advancing foreign policy as well as the use of the G-20 to address the global financial crisis.

Keyword: G-20, ASEAN, Susilo Bambang Yudhoyono, Regime, Financial Crisis.

Pendahuluan

      Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi sorotan menarik bagi para penstudi hubungan internasional sebab negara Indonesia memiliki berbagai isu-isu menarik yang dapat menjadi bahan kajian dalam lingkup dunia internasional. Tidak hanya itu, negara Indonesia juga berpotensi memiliki kerentanan untuk dijadikan sebagai objek perebutan dalam penyebaran ideologi oleh kedua kubu besar yang masing-masing memiliki kekuatan yang biasa dikenal sebagai Blok Barat dan Blok Timur untuk memperkuat   salah satu kubu sebab Indonesia memiliki posisi yang dapat dikatakan cukup strategis dimana posisi Indonesia terletak diantara dua samudra serta diantara persilangan dua benua. Indonesia dapat di ibaratkan sebagai “Emas” yang selalu diperebutkan , ingin dimiliki atau dikuasai oleh kedua blok tersebut. Meski demikian, usaha kedua blok tersebut dalam mempengaruhi Indonesia agar mengikuti ideologi mereka tidak berjalan mulus sebab Indonesia telah memutuskan untuk tidak berpihak kepada siapapun atau  memilih gerakan Non Blok serta menerapkan sistem politik internasional “Bebas Aktif”.

      Meski Indonesia memilih untuk tidak berpihak kepada blok manapun bukan berarti Indonesia tidak dapat menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota blok barat maupun blok timur. Dengan sistem politik luar negeri bebas aktif Indonesia dapat berkerja sama dalam bidang apapun terutama dalam menjaga perdamaian. Pada tahun 1957, Indonesia berperan aktif dalam membantu menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara negara-negara yang mengalami konflik seperti Mesir, Vietnam, Kongo. Dengan mengirimkan pasukan militer negara sebagai bagian dari anggota  pasukan penjaga perdamaian. Namun, kesuksesan politik internasional Indonesia tidak berlangsung lama sebab pada tanggal 21 mei 1998 kebijakan pemerintahan rezim Soeharto kala itu mengalami kehancuran besar, dimana pada saat itu kondisi perekonomian Indonesia sangat memprihatinkan hal ini dikarenakan dari efek krisis moneter  (Inflasi) yang melanda negara-negara di dunia. Tidak hanya itu, krisis tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab dari permasalahan domestik yang mencakup berbagai bidang (Ekonomi, Sosial, Politik, Pertahanan).

     Pada tahun 2004, Kondisi moneter Indonesia berangsur membaik. Pada saat itu kebijakan pemerintahan Indonesia berada dibawah kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dikenal dengan sebutan presiden SBY . Kepemimpinan presiden SBY pada saat itu dinilai dapat membawa solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan domestik akibat dari krisis moneter yang muncul pada tahun 1997. Dilansir dari berita harian Kompasiana,  memaparkan bahwa  profil politik internasional Indonesia menjadi semakin membaik dibawah pemerintahan presiden SBY. Para negara-negara besar secara berangsur mengakui bahwa politik internasional Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata.

Faktor Pembentukan kebijakan Politik Luar negeri

    Politik luar negeri Indonesia dapat berubah sesuai dengan masa pemerintahan presiden yang berubah-ubah dari waktu ke waktu tanpa adanya indikasi yang jelas. Untuk memaparkan pola politik luar negeri pada rezim SBY, penulis menggunakan teori William D. Coplin  yang memaparkan bahwa terdapat empat faktor yang mempelopori perubahan kebijakan politik luar negeri, yaitu: (1) Kondisi geografis, ekonomi, politis suatu negara dapat mempengaruhi perilaku negara dalam dunia internasional temasuk dalam menciptakan pola kebijakan politik luar negeri. (2) Perilaku negara dalam pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif, menteri serta lembaga negara disuatu pemerintahan dimana pengambilan keputusan oleh lembaga negara tersebut berdasarkan dari pengalaman, pengetahuan serta kepentingan-kepentingan pemerintah yang menjadi faktor utama dalam penentuan kebijakan luar negeri. (3) Kemampuan militer dan ekonomi. Kekuatan militer dan ekonomi yang mumpuni dapat mempengaruhi interaksi suatu negara dengan negara lain. (4) Kebijakan politik domestik. Kebijakan politik domestik sangat mempengaruhi dalam pembentukan dan perumusan, sebab kebijakan politik domestik dibentuk karena pengaruh situasi politik nasional yang dimana situasi politik nasional akan memberikan pengaruh dalam pembentukan dan perumusan kebijakan politik luar negeri ( Wuryandari 2008).

    Dari  keempat  faktor yang  dikemukakan oleh David D. Coplin diatas, Faktor pertama yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geostrategis. Tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki posisi diantara jalur persilangan dua samudra dan dua benua yang dimana jalur persilangan tersebut merupakan jalur yang dianggap penting yang dapat mempermudah China, Jepang dan Timur Tengah dalam melancarkan kegiatan ekspor-impor.

    Saat ini, terdapat dua situasi yang berpengaruh dalam pembentukan pola politk luar negeri Indonesia. Pertama, berubahnya struktur internasional yang mulanya bersifat unipolar menjadi multipolar  yang dimana perubahan struktur tersebut menimbulkan adanya pergeseran kekuatan  misalnya seperti pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat dan dapat menyokong kekuatan china hingga dapat berpotensi menyamai kekuatan Amerika Serikat, peningkatan kekuatan teknologi Jepang yang siap bersaing dengan teknologi Amerika Serikat, dan potensi India sebagai major power  di kawasan Asia-Pasifik.  Dari empat negara yang dijadikan contoh tersebut, China dan Amerika Serikat yang menjadi fokus sebagai kunci dari kestabilan kawasan.

    Pesatnya pertumbuhan ekonomi di China membuat kekuatan China menjadi meningkat  secara  drastis bahkan Amerika Serikat  merasa terancam dengan posisi China yang tidak dapat dianggap remeh. Kekhawatiran Amerika terhadap kebangkitan China membuat haluan kebijakan  luar  negeri Amerika  lebih terfokus kepada kawasan Asia-Pasifik. Hal ini dapat memicu Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan Asia-Pasifik untuk membuat kebijakan politik yang dapat memastikan kestabilan dan keamanan kawasan Asia-Pasifik dari ancaman yang ditimbulkan dari persaingan negara-negara besar (Major Power). Untuk mengambil kebijakan, Indonesia dihadapkan dengan pilihan kebijakan bandwagoning dan balancing diantara negara-negara besar dimana Indonesia mengambil peran penting dalam pembentukan arsitektur regional dimasa mendatang. Maksudnya,Indonesia harus dapat merangkul negara-negara besar di kawasan Asia-Pasifik untuk membentuk sebuah ikatan yang dapat memperkuat kestabilitasan kawasan.

   Tidak hanya itu, krisis ekonomi Indonesia yang terjadi pada 2 periode (Tahun 1997-1998 dan Tahun 2008) yang pernah mengancam kestabilan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini politik luar negeri Indonesia juga perlu difokuskan kearah forum global untuk upaya penyelesaian krisis ekonomi global  yang mungkin dapat terjadi dimasa depan.

Keterlibatan Indonesia dalam G-20

     Pada masa pemerintahan presiden SBY, Indonesia mengalami kenaikan GDP sebesar 854 U$$ Miliar serta berhasil menduduki peringkat ke-16 ekonomi terbesar di dunia dan Indonesia adalah satu-satunya anggota Asean yang terlibat dalam G-20 (Firmanzah 2012). Indonesia resmi bergabung dalam forum G-20 pada tahun  1990 sebelum masa kepemimpinan SBY namun pada saat itu Indonesia masih belum dikatakan aktif . pada masa kepemimpinan presiden SBY, politik luar negeri Indonesia difokuskan untuk berperan aktif dalam G-20 sebab dengan berperan aktif dalam G-20, Indonesia dapat membuka jalan dalam memperluas jaringan diplomasi yang akan mempermudah Indonesia untuk menghadapi masalah yang terjadi di dunia internasional.

     Tidak hanya itu, Indonesia memiliki tiga kepentingan lain yang dapat menjadi sebab Indonesia untuk aktif dalam forum G-20, yaitu: (1) Untuk mempermudah penanganan krisis ekonomi. Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi secara besar-besaran  pada tahun 1997 sampai 1998 yang dipicu oleh jatuhnya kurs rupiah terhadap dollar Amerika yang dimana hal tersebut menyebabkan adanya krisis ekonomi, sosial, politik, budaya dan ketahanan. Krisis tersebut menjadi sebab lengsernya kepemimpinan presiden Suharto.

    Pada tahun 2008, krisis ekonomi kembali terjadi namun krisis ini tidak separah krisis sebelumnya. Krisis ini merupakan efek dari krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat dimana krisis ini membuat para produsen local menghadapi permasalahan dalam menjual produknya di pasar global karena pada saat itu pasar global di hegemoni oleh Amerika. Hal ini dapat memicu para pengusaha untuk membuat kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)  terhadap karyawan dengan skala besar untuk menutup kerugian. Dengan pengalaman krisis selama dua periode ini, Indonesia memutuskan untuk berperan aktif dalam forum G-20 dan berkontribusi penuh dalam pembentukan arsitektur ekonomi global yang diharapkan dapat mengatasi krisis serupa yang mungkin akan terjadi di masa depan. (2) Sebagai cara untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat Internasional. Dengan bergabung dalam forum G-20, dapat membantu Indonesia untuk mendapatkan posisi dalam bernegosiasi yang dimana negosiasi tersebut dapat diperhitungkan oleh masyarakat internasional.

    Tidak hanya itu, pendapat Indonesia di dalam forum lebih dihargai dan direspon oleh bangsa-bangsa lain. (3) Untuk meningkatkan citra Indonesia dimata dunia internasional. Dengan bergabung dalam forum G-20 Indonesia dapat dipandang sebagai negara yang demokratik dan hal ini dapat membuat citra Indonesia semakin membaik dimata negara asing. Tidak hanya itu, dengan memliki citra yang baik, Indonesia dapat dipercaya oleh investor asing untuk memberikan investasi di Indonesia.

Pola Diplomasi Politik Luar Negeri Presiden SBY.

    Pola diplomasi yang dibentuk oleh presiden SBY disatu sisi hampir menyerupai pola diplomasi pada masa presiden Soekarno yang dimana pola tersebut sama-sama terfokus pada masalah-masalah global yang berdampak langsung terhadap Indonesia, misalnya seperti krisis finansial global. Meski demikian, tidak semua pola diplomasi presiden SBY menyerupai pola diplomasi presiden Soekarno yang membatasi Indonesia untuk berkontribusi di dalam komunitas internasional. Pola diplomasi SBY justru mengupayakan Indonesia untuk berperan aktif di dalam komunitas internasional serta mencari relasi sebanyak mungkin untuk dijadikan sebagai mitra yang saling menguntungkan.

    Terdapat empat pola diplomasi yang diberlakukan berlaku pada masa pemerintahan presiden SBY, yaitu: (1) Menciptakan hubungan kemitraan secara strategis dengan negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, Jepang, India. (2) Menjadikan ASEAN sebagai pilar utama dalam politik luar negeri. ASEAN telah ditempatkan sebagai pilar utama politik luar negeri Indonesia sejak orde baru yang Dimana pada saat itu Indonesia berada dibawah kepemimpinan presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan SBY, ASEAN tetap dipandang sebagai pilar utama politik luar negeri Indonesia.

     Hal ini diperkuat dengan pernyataan menteri luar negeri, Marty Natalegawa dalam pidato pertamanya tentang politik luar negeri pada pembukaan ‘Seventh General Conference Of The Council For Security Cooperation In The Asia-Pasific’ , yang menyatakan bahwa ASEAN akan tetap dijadikan pilar utama dalam politik luar negeri Indonesia sekaligus menentukan langkah-langkah pembentukan komunitas ASEAN 2015 (Nartalegawa 2009). (3) Menggunakan G-20 untuk mengatasi krisis global. (4) Membuat Bali Democrazy Forum untuk mempromosikan demokrasi. Pada tanggal 10 Desember 2008, forum Bali Democrazy resmi dibentuk. Forum ini adalah forum yang diciptakan untuk memberikan wadah bagi negara-negara dikawasan untuk berbagi pengalaman beserta praktek yang dilakukan secara berdialog antar-pemerintah dalam hal politik terutama dalam mempromosikan demokrasi kawasan.

Kesimpulan

     Politik luar negeri Indonesia dibawah pemerintahan SBY diupayakan untuk berkontribusi aktif dalam memecahkan masalah yang terkait dengan hubungan diplomasi internasional. Dalam konteks internasional, diplomasi Indonesia dihadang oleh dua permasalahan yang menantang. Pertama, muncul pergeseran kekuatan diantara negara-negara besar (Major Power) yang dimana menimbulkan perubahan sistem internasional dari sistem Unipolar menjadi Multipolar. Kedua, munculnya krisis ekonomi global yang menimbulkan dampak yang meluas pada perkonomian negara. Kedua, munculnya krisis ekonomi global yang menimbulkan dampak yang meluas pada perekonomian negara. Kedua hal ini memicu presiden SBY untuk mengupayakan Indonesia untuk aktif dalam G-20 untuk mendapatkan relasi sebanyak-banyaknya untuk menghadapi masalah yang mungkin lebih menantang dibandingkan dengan dua masalah tersebut.

    Tidak hanya menggunakan G-20 untuk mengatasi isu-isu yang terjadi dan berkembang di cakupan internasional, presiden SBY memberlakukan empat pola dalam politik luar negeri Indonesia. Pertama, politik luar negeri Indonesia tetap mempertahankan sistem bebas aktif dengan cara menrangkul dan mengajak kerja sama dengan negara-negara major power, terutama negara major power yang ada dikawasan. Kedua, Indonesia tetap menggunakan ASEAN sebagai pilar utama dalam politik luar negeri. Ketiga, Indonesia menggunakan forum G-20 untuk mengatasi krisis dimasa depan. Keempat, Indonesia menciptakan dan mengembangkan forum Bali Democrazy untuk mempromosikan demokrasi kepada negara-negara lain.

  

Referensi

Andhik, Beni, Saputra.n.d.”POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DIBAWAH SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Tahun 2009-2011”.Si.

Hermawan, Sriyuliani et aI.,2011.  Latarbelakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan IndonesiaPeran Indonesia dalam G-20, Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office.

Wuryandari, Ganewati . 2008. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anon,2016. http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-politik-luar-negeri-bebas-aktif-dancontohnya/ [diakses pada 9 November 2017]

Ibrahim, Aji, 2014. http://mysharing.co/politik-luar-negeri-sby-dianggap-berhasil/ [diakses pada 9 November 2017]

Julius, Sitohang, 2014. https://www.kompasiana.com/juliussihotang/melanjutkan-politik-luar-negerisby_54f833c5a3331163648b4b83 [diakses pada 9 November 2017]