Indonesia dalam Politik Global 2045

Penulis : Winda Dwi Yuliyanti / I72216080

            Saat ini kondisi politik yang terbilang ‘damai’ dengan ditandainya kerjasama, kesepakatan, dan perjanjian yang dibangun antar negara diberbagai bidang menunjukkan bahwa paham liberalisme masih dianggap sebagai paham yang terbaik dalam mencapai kesejahteraan negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam organisasi regional (ASEAN) dan organisasi internasional (PBB) turut serta berperan aktif dalam menyuarakan perdamaian dunia dan membentuk kerjasama ekonomi, sosial, budaya antar negara-negara di dunia. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar dengan jumlah penduduk dan sumber daya yang besar dipandang menjadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif dan stabil. Namun, ancaman dan tantangan dalam politik global yang semakin kompleks, seperti terorisme global serta permasalahan global lainnya, seperti isu kemanusiaan, perubahan iklim, perang sipil, dan lain-lain yang dapat mengakhiri kondisi ‘damai’ dalam politik global di masa yang akan datang. Politik global yang dinamis tidak hanya memicu permasalahan yang kompleks, tetapi juga perkembangan yang pesat di berbagai bidang yang dilakukan negara-negara di dunia. Amerika Serikat yang disebut great power dalam politik global mulai tergeser oleh kekuatan-kekuatan baru, diantaranya Tiongkok, Rusia, Jepang, India, dan Brazil.

            Konfigurasi power dalam bidang militer menunjukkan pergeseran dalam politik global. Pada tahun 2008, Amerika Serikat menempati posisi teratas dengan anggaran pertahanan terbesar didunia. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Inggris dan Tiongkok. Namun, Tiongkok berhasil menggeser Inggris pada tahun 2016 sehingga Tiongkok menempati posisi kedua menyusul AS, sedangkan Inggris menempati posisi ketiga. Negara lain yang meningkatkan anggaran pertahanannya adalah Rusia, Arab Saudi, Korea Selatan dan India. Indonesia juga meningkatkan anggaran pertahanan yang pada tahun 2008 sebesar 3,4 miliar dolar AS meningkat hingga 8,17 miliar dolar AS. Jika dilihat dari besaran anggaran pertahanan berdasarkan share per-kawasan, yang pada tahun 2011 Amerika Utara menempati posisi pertama dengan share sebesar 47 persen mengalami penurunan menjadi 40 persen pada tahun 2016. Sedangkan, pada tahun 2011 posisi kedua ditempati Asia dan Australia sebesar 18,5 persen, lalu posisi ketiga ditempati oleh Eropa sebesar 18,3 persen. Namun, pada tahun 2016 Asia dan Australia meningkat dengan share sebesar 23,8 persen, sementara itu Eropa mengalami penurunan menjadi 16,1 persen. Peningkatan yang signifikan juga dialami oleh kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara sebesar 7,9 menjadi 10,9.

            Dalam aspek ekonomi, pada tahun 2010, AS menempati posisi pertama dengan GDP terbesar, disusul Tingkok dan Jepang pada posisi kedua dan ketiga. Pada tahun 2016 tidak ada perubahan yang signifikan pada tiga besar negara tersebut. Indonesia yang pada tahun 2010 menempati posisi ke-18 meningkat menjadi posisi ke-16 pada tahun 2016. Selain itu, India dan Korea Selatan juga mengalami peningkatan GDP yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa, politik global yang sangat dinamis dan kompleks akan memunculkan negara-negara dengan ekonomi yang kuat selain Amerika Serikat, seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, serta Indonesia. Selain kemajuan dan kemunduran dalam bidang militer dan ekonomi, fenomena politik juga mulai muncul di beberapa negara. Contohnya, munculnya populisme radikal yang menekankan nasionalisme dan intoleransi sebagai tantangan bagi demokrasi dan pluralisme, seperti keputusan warga Inggris yang keluar dari Uni Eropa (Brexit), terpilihny Donald Trump sebagai presiden AS yang menekankan kepada masyarakat berkulit putih, kebijakan pelarangan pemakaian hijab di Belanda, pemerintahan Erdogan di Turki, Bashar Al-Assad di Suriah. Dampak dari populisme radikal ini adalah mulai ditinggalkan mekanisme regional dan multilateral yang cenderung menuju mekanisme unilateral dan bilateral. Hal ini ditandai dengan AS yang memutuskan untuk keluar dari forum Trans-Pacific Partnership dan Paris Climate Agreement. Selain itu, fenomena meningkatnya ancaman terorisme dari Al-Qaeda bergeser ke ISIS yang semakin gencar dilakukan di beberapa negara. Mayoritas aksi terorisme terjadi di Irak, Afghanistan, India, Pakistan, dan Filipina.

            Paparan diatas dapat menjadi dasar bagi gambaran politik global pada tahun 2045. Dilihat dari kekuatan pertahanan, kemungkinan besar Tiongkok bisa mengimbangi kekuatan Amerika Serikat, sebab pada tahun 2030 Tiongkok akan menyelesaikan proyek Angkatan Lautnya menjadi blue water navy, yang saat ini hanya dimiliki oleh AS. Rusia, India, Korea Selatan, dan Arab Saudi kemungkinan besar akan menjadi kekuatan dalam bidang pertahanan sebab peningkatan anggaran pertahanan yang signifikan serta persepsi ancaman dari negara tetangga. Sedangkan negara-negara Eropa seperti Perancis, Jerman, dan Inggris yang menempati 10 besar akan mengalami stagnasi dalam militer maupun ekonomi. Kekuatan akan beralih ke kawasan Asia dan Timur Tengah yang memiliki pertumbuhan pesat di bidang militer maupun ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, pada Tahun 2045, pusat perekonomian akan  beralih ke negara di kawasan Asia, seperti Tiongkok, China, Korea Selatan, dan Indonesia. Negara-negara tersebut didukung dengan teknologi, sumber daya manusia yang produktif serta sumber daya alam yang cukup melimpah. Pada tahun 2045, negara dengan populasi yang besar diperkirakan akan menjadi negara yang kuat apabila mereka mampu mengembangkan populasi itu sebaik mungkin melalui inovasi pendidikan, teknologi, dan kebijakan berkelanjutan agar modal dapat bertransformasi menjadi kekuatan. Terkait hal itu, semakin berkembangnya perekonomian, semakin berkurang pula sumber daya alam yang dapat memicu konflik mengenai penguasaan sumber daya alam. Permasalahan lainnya adalah lingkungan hidup yang dapat diatasi dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan, isu terorisme masih tetap eksis sebagai ancaman global.

            Tahun 2045, Indonesia bisa menjadi aktor utama politik global jika Indonesia memiliki visi pembangunan ekonomi dan militer yang beriringan dan berkelanjutan. Indonesia yang memiliki sumber daya manusia yang banyak juga harus bisa meningkatkan kualitas SDMnya melalui perbaikan sistem pendidikan, inovasi teknologi, dan kebijakan yang dapat mentransformasikan populasi menjadi kekuatan. Indonesia harus tetap berhubungan baik dengan negara-negara lain yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Selain itu, Indonesia sebagai negara demokrasi harus menjadi contoh bagi dunia yang memiliki toleransi umat beragama, maupun kelompok. Sementara itu, Indonesia yang tergabung di ASEAN akan tetap menjadi pemain kunci di ASEAN pada tahun 2045 sebab keaktifan Indonesia dalam forum-forum maupun kesepakatan ASEAN.

            Dilihat dari gambaran diatas, peluang dan ancaman pasti beriringan dalam politik global sebab dinamika internasional sangatlah kompleks. Dalam bidang ekonomi, liberalisasi ekonomi masih tetap mendominasi perekonomian dunia sebagai pemenuhan kebutuhan suatu negara. Sedangkan dalam bidang militer, yang saat ini balance of power bisa bertransformasi menjadi pemicu konflik di masa yang akan datang karena tiap negara mulai meningkatkan kekuatan pertahanannya. Mengenai regionalisme dan multilateralisme yang semakin pudar, ASEAN tetap eksis dan bertahan dengan 10 anggota menunjukkan bahwa semangat regionalisme masih membara di Asia Tenggara yang mungkin bisa mempengaruhi kawasan lain dalam membentuk organisasi regionalisme dalam menghadapi dinamika Internasional. Dalam menanggapi isu-isu dunia, PBB sebagai organisasi multilteralisme telah mencanangkan 17 tujuan dalam pembangunan berkelanjutan yang dapat diterapkan di negara anggota, termasuk Indonesia agar mencapai tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yakni economic, social, and environmental sustainability.

Referensi

Mangadar Situmorang, Ph.D., Agustus/September 2017, Indonesia Dalam Politik Global 2045, s.l.